detikNews
2019/06/23 20:26:10 WIB

Round-Up

Imbauan BPN dan Sindiran TKN untuk Rencana Aksi di MK

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Imbauan BPN dan Sindiran TKN untuk Rencana Aksi di MK Gedung Mahkamah Konstitusi/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Rencana aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi yang akan digelar PA 212 hingga GNPF mendapatkan kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Tak hanya itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun turut bersuara.

Dirangkum detikcom, Minggu (23/6/2019), PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi mengawal sidang di MK pada Jumat, 28 Juni, saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019. Juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, menyatakan aksi itu akan berlangsung damai.

"Agendanya juga sama untuk menegakkan keadilan, kecurangan bisa diskualifikasi, yang melakukan kecurangan pada saat pemilu bisa didiskualifikasi, dengan pengawalan masyarakat, jangan takut terhadap kepentingan-kepentingan penguasa. Maka kita hadir sebagai masyarakat mengawal konstitusi yang ada. Ini aksi super damai sebagaimana kita telah lakukan sebelum-sebelumnya," kata Novel, Kamis (20/6).


Selain mengawal sidang di MK, aksi tersebut akan digunakan sebagai momen halalbihalal. Novel menyebut aksi tersebut merupakan kesepakatan Ijtimak Ulama dan atas sepengetahuan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.

"Karena juga masih (bulan) Syawal ya kita buat sekalian halalbihalal di sana. Itu kan Ijtimak Ulama, bukan hanya satu ulama saja. Ijtimak ulama itu kita selalu mengikuti keputusan para ulama," jelasnya.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai aksi tersebut tidak memiliki nilai urgensi. Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, meminta agar PA 212-GNPF tidak 'terlalu genit'.


"Kalaupun ada aksi, urgensinya apa? Tidak usah terlalu genit dan berlebihan. Kita kan tidak harus juga selalu membuat kegaduhan," kata Irfan, Minggu (23/6).

"Bukannya kita melarang orang menyampaikan aspirasi, tapi perhatikan bahwa ketika kita menggunakan hak kita, ada hak orang lain yang terganggu. Seperti ketertiban di jalan, kan terganggu. Nggak perlu makanya saya pikir," imbuh dia.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed