Kontroversi IMB Reklamasi Berujung Usulan Interpelasi

Dari sudut fraksi parpol pendukung Anies, Partai Gerindra berkomentar. Menurut Fraksi Gerindra, usulan NasDem itu melampaui batas kewajaran. Seharusnya Bestari Barus dari NasDem selaku pengusul interpelasi memaksimalkan upaya mencari keterangan dari eksekutif Pemprov DKI dan tak buru-buru menggulirkan isu interpelasi.

"Iya, berlebihan, itu mencari sandiwara dalam lelucon. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni.

Baca juga: Tolak Interpelasi ke Anies soal Reklamasi, Gerindra Singgung Era Ahok

Gerindra menolak penggunaan hak interpelasi terhadap Anies, begitu pula PKS. Menurut Fraksi PKS, pengguliran hak interpelasi prematur untuk dieksekusi. Dewan bisa menggunakan pengawasan dan pengawalan lewat pemanggilan ke SKPD tanpa harus langsung menggunakan hak interpelasi. PKS ogah ikut-ikut isu yang digulirkan NasDem dan Hanura.

"Terlalu dini melakukan hak interpelasi. Kita saja belum dapat penjelasan yang sahih dari pihak terkait, bagaimana mau ikut-ikutan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Nasrullah.

IMB yang belakangan ini diributkan adalah untuk bangunan Pulau Pantai Maju atau yang dulu dikenal sebagai Pulau D. Anies mengaku terbitnya IMB sudah sesuai dengan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Anies berpandangan IMB dan reklamasi adalah dua hal berbeda. Reklamasi tetap dihentikan, dan IMB diterbitkan.

Baca juga: Demokrat DKI Tak Mau Buru-buru soal Usul Interpelasi Reklamasi ke Anies

Fraksi Partai Demokrat juga setali tiga uang dengan Gerindra dan PKS. Fraksi ini berpandangan wacana hak interpelasi masih belum waktunya. Namun bedanya dengan Gerindra dan PKS, Demokrat akan mengkaji usulan interpelasi itu terlebih dahulu, termasuk melakukan lobi politik menyelisik latar belakang terbitnya IMB.

"Kalau salah (kebijakan penerbitan IMB tersebut) ya kita akan bersikap. Kita tidak terburu-buru," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Santoso.

Fraksi Partai Golkar juga ogah buru-buru mengambil keputusan, apakah setuju atau menolak interpelasi. Golkar akan mengerahkan anggotanya di Komisi A (bidang pemerintahan), Komisi B (bidang ekonomi), dan Komisi D (bidang pembangunan) untuk menyelidiki informasi soal IMB ini.

Golkar DKI baru akan memberi sikap setelah kajian selesai sehingga tidak salah langkah. "Jangan (terburu-buru) dong. Ini kan masalah besar. Harus kaji betul. Posisi kita (masih) minta penjelasan," ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali.
(dnu/zak)