PDIP DKI: Usul Interpelasi IMB Reklamasi Langkah Positif

Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menilai usul hak interpelasi kasus IMB di pulau reklamasi adalah hal positif. Hak itu digunakan untuk meminta penjelasan proses keluarnya IMB di Pulau D atau Pantai Maju.

"Itu hak anggota dewan, sah dan menurut saya langkah positif yang dilakukan oleh teman-teman, dan mengajukan hak interpelasi itu," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, saat dihubungi, Senin (17/6/2019).

Gembong menilai, hak interpelasi dilakukan karena pemanggilan dinas terkait di komisi-komisi kurang representatif. Sehingga, lebih pas jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menjelaskan.

Baca juga: Walhi Minta Reklamasi Pantai Utara Jakarta Dihentikan

"Dianggap oleh teman-teman kurang representatif. Ketika hanya dilakukan di komisi. Tapi, itu hak anggota dewan ketika meminta penjelasan kepada gubernur. Kan sifatnya hak bertanya," ucap Gembong.

PDIP masih bersikap mempertanyakan soal keluarnya IMB. PDIP belum mendapat kejelasan soal posisi Anies mengenai reklamasi.

"Kita tentu lihat perkembangan ke depan. yang pasti, sikap dari Fraksi PDI Perjuangan, sejak awal kita kan ingin melihat standing posisi Pak Anies terhadap reklamasi itu apa. Ini yang sampai hari ini kita belum tahu. Artinya posisi Pak Anies setuju atau tidak setuju," ucap Gembong.

Baca juga: Soal Interpelasi ke Anies, Golkar DKI Kaji IMB di Pulau Reklamasi

Gembong mempermasalahkan soal IMB yang keluar sebelum dua Raperda soal reklamasi selesai dibahas. Dua Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Kenapa tidak diselesaikan dulu dua Raperda yang sekarang ada di tangan Pak Anies, karena dua Raperda yang mengatur soal reklamasi itu ada di tangan pak Anies, yaitu Raperda soal zonasi dan Raperda soal tata ruang," ucap Gembong.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono (Foto: Ari Saputra/detikcom)

"Itulah yang melandasi terbitnya IMB yang sudah terlanjur dikeluarkan. ibaratnya lahir dulu sebelum hamil," sambungnya.

Baca juga: IMB Pulau Pantai Maju Bisa Gugur Jika Perda Pulau Reklamasi Terbit

Pemberian IMB akan menjadi masalah ketika tidak sesuai dengan dua Perda yang telah disahkan. Sehingga, ada ketidakpastian hukum terhadap pihak swasta dan pemerintah.

"Yang kita khawatirkan begini, ketika IMB yang dikeluarkan Pak Anies tidak tepat. Tidak tepat begini, sekarang terbitkan IMB, ternyata IMB yang dikeluarkan Pak Anies diperuntukkan bukan untuk itu, kan repot, kan jadi masalah," ucap Gembong.

Sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. NasDem menilai DPRD DKI perlu penjelasan terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Anies.

Baca juga: PKS Tak Mau Ikut-ikutan Terkait Usulan Interpelasi Reklamasi ke Anies

"DPRD seyogianya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata nyata. Raperda RTR Pantura nya ditahan-tahan oleh gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kepada detikcom.

Bestari mengaku hingga saat ini belum bisa mengkonfirmasi penerbitan IMB ke Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya yang berada di Komisi D juga belum mendapat penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait rekomendasi penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Belum ada penjelasan dari PTSP. Rekomnya kan pasti dari Citata ke PTSP," sebut Bestari.



Tonton video Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi dari Kaca Mata Pengamat:

[Gambas:Video 20detik]

(aik/jbr)