Soal Interpelasi ke Anies, Golkar DKI Kaji IMB di Pulau Reklamasi

Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta belum memikirkan langkah hak interpelasi terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi. Golkar mengaku akan mempelajari terlebih dahulu kebijakan tersebut.

"Kita baru selesai rapat Fraksi Golkar mengenai masalah ini. Kita akan lakukan kajian karena menyangkut masalah regulasi dan regulasi itu menyangkut masalah interpretasi terhadap pandangan payung hukum," ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali saat dihubungi, Senin (17/6/2019).

Baca juga: IMB Pulau Pantai Maju Bisa Gugur Jika Perda Pulau Reklamasi Terbit

Fraksi Golkar membentuk tim hukum dan memiliki anggota di beberapa komisi. Dari sana, informasi-informasi mengenai IMB di pulau reklamasi didapatkan.

"Kita bentuk beberapa orang yang berkaitan dengan ahli hukum, ada beberapa ahli hukum. Kemudian ada komisi terkait, yaitu komisi A (bidang pemerintahan), B (bidang ekonomi), dan D (pembangunan). Nanti satu minggu kita akan tahu pendapat Golkar ke mana," ucap Ashraf.

Saat ini, dia memandang lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan soal penerbitan IMB di pulau reklamasi kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat tidak asal menuduh Pemprov DKI melanggar aturan.

"Sekarang minta supaya pihak eksekutif menjelaskan kepada masyarakat, Dewan, biar clear persoalan. Agar ada titik temu," ucap Ashraf.

Baca juga: NasDem DKI Gulirkan Usulan Hak Interpelasi ke Anies soal IMB Pulau Reklamasi

Komisi-komisi akan memanggil dinas dan pihak terkait untuk menjelaskan soal IMB di pulau reklamasi. Pandangan dari setiap komisi, akan menjadi landasan sikap Fraksi Golkar.

"Kan anggota kita ada di semua komisi. Jadi, dari mereka kita akan dapat masukan dan nanti kita akan mengambil pandangan politik apa, itu berdasarkan atas pandangan-pandangan yang kuat," ujar Ashraf.

Golkar DKI baru akan memberi sikap setelah kajian selesai sehingga tidak salah langkah. "Jangan (terburu-buru) dong. Ini kan masalah besar. Harus kaji betul. Posisi kita (masih) minta penjelasan lah," ucap Ashraf.

Baca juga: Tolak Interpelasi ke Anies soal Reklamasi, Gerindra Singgung Era Ahok

Sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. NasDem menilai DPRD DKI perlu penjelasan terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"DPRD seyogyanya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata nyata. Raperda RTR Pantura nya ditahan-tahan oleh gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.


Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi dari Kaca Mata Pengamat:

[Gambas:Video 20detik]

(aik/gbr)