Eks Panglima GAM Tutup Buku Isu Referendum

Sementara itu, Kemendagri juga sempat angkat bicara terkait wacana referendum Aceh yang digulirkan oleh Muzakir. Senada dengan Wiranto, Kemendagri mengatakan dalam perjanjian Helsinski antara GAM dan Pemerintah RI, tidak dikenal istilah referendum.

"Kalau referendum jelas salah, fatal. Karena di dalam MoU Helsinki tidak dikenal istilah 'referendum'. Sehingga apa yang disampaikan Pak Mualem (Muzakir Manaf) tidak benar dan tidak perlu dibesar-besarkan," tegas Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri di Jalan Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019).

Baca juga: Kemendagri Dukung Wiranto: MoU Helsinki Tak Kenal Istilah Referendum

Diketahui Perjanjian Helsinki merupakan nota kesepahaman damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perundingan damai itu dicetuskan oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Perjanjian itu diteken pada 15 Agustus 2005.

Perjanjian tersebut diteken oleh Indonesia dan GAM. Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin serta pimpinan GAM Malik Mahmud. Sedangkan saksinya adalah Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari selaku fasilitator negosiasi.

Baca juga: Melihat Lagi Isi Perjanjian Helsinki, Tak Ada Ruang untuk Referendum

Dalam dokumen tersebut tak ada sama sekali poin yang memuat soal referendum. Namun dijelaskan bahwa jika ada klaim-klaim yang tak tuntas, bisa diselesaikan melalui Komisi Bersama Penyelesaian Klaim (KBPK).

"Pemerintah Aceh dan pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan," seperti yang tertulis dalam dokumen tersebut.
(rdp/tor)