"Pak Jokowi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sebuah komunikasi dan saya yakin Pak Prabowo juga sudah membuka dan nanti tinggal momentumnya. Ya kita ingin secepatnya," ungkap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/5/2019).
Moeldoko mengatakan sudah ada komunikasi terbaru terkait upaya mewujudkan pertemuan itu. Jokowi disebutnya melakukan 'manuver' terbaru agar rekonsiliasi usai Pilpres 2019 dapat terwujud. Ada jalur baru yang dilakukan Jokowi. Sebelumnya, Jokowi disebut-sebut mengirim Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebagai utusannya untuk bisa bertemu Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah ada. Kita sudah ada mengirim, second track sudah kita lakukan untuk melakukan pendalaman. Sehingga nanti pertemuan sudah semakin mulus," kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan komunikasi politik merupakan prioritas utama dalam upaya menyelesaikan persoalan bangsa. Moeldoko juga mengatakan siapa pun yang menjadi presiden nantinya adalah Presiden Republik Indonesia milik seluruh rakyat.
"Nanti Presiden yang akan datang bukan presiden 01 atau presiden 02 dan sebagainya, tetapi Presiden Republik Indonesia yang sebagai tujuan akhir yang kita inginkan. Maka pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu harus betul-betul bisa diwujudkan dalam tempo yang secepatnya," tuturnya.
Lantas kapan pertemuan dua capres ini akan terwujud?
"Enaknya gimana ya? Ya mudah-mudahan sebelum Lebaran. Tapi melihat situasinya seperti ini, ya, bisa juga setelah Lebaran," jawab Moeldoko.
Terkait dengan siapa yang menjadi penghubung untuk pertemuan itu, Moeldoko menegaskan ada orang yang melakukan hal itu. Namun dia tak mau menyebut identitas penghubung tersebut. "Ada, ada penghubungnya," katanya.
Rekonsiliasi tampaknya menjadi keinginan banyak pihak. KPU mengajak pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga untuk segera rekonsiliasi.
"Ini level elite momen lebaran itu harus memberi contoh bagaimana mereka membangun rekonsiliasi. Jangan hanya secara simbolik ya. Jadi betul-betul merekonsiliasi yang tulus di samping tentu persoalan politik yang tersisa itu harus diselesaikan melalui koridor-koridor hukum yang disediakan oleh UU," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.
"Ketika di tingkat elite-nya sudah memberi contoh, maka akan jauh lebih mudah di tingkat masyarakat melakukan rekonsiliasi. Tapi kalau di tingkat elitenya masih enggan atau terus menunjukkan narasi-narasi yang sifatnya provokatif, maka yang di bawah ini akan sangat tidak mungkin untuk membangun rekonsiliasi yang mendalam," sambungnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini