Jelang Lebaran, KPU Ajak Paslon Pilpres, Elite-Pendukung Rekonsiliasi

Jakarta - KPU mengajak dua pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno segera melakukan rekonsiliasi. KPU meminta semua pihak sama-sama mendukung hasil Pilpres 2019.

"Pemilu 2019 sudah kita laksanakan. Puasa Ramadhan sudah kita tunaikan. Jadi mari sama-sama kita raih kemenangan untuk semua. Jadi sebetulnya ini kemenangan bersama. Siapa pun yang terpilih, mereka adalah pemimpin kita," kata Ketua KPU Arief Budiman di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).

Arief meminta semua pihak menghormati pemenang Pilpres 2019, baik paslon capres-cawapres maupun partai politik.

"Mau 01 mau 02, mau partai nomor 1, 2, 3, sampai 20, siapa pun yang terpilih, suka tidak suka, mereka yang akan memimpin kita untuk lima tahun ke depan baik di eksekutif, di legislatif, di parlemen tingkat pusat, di provinsi, di kabupaten/kota. Mereka yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Ya mari kita sama-sama jaga supaya 5 tahun ke depan cita-cita bangsa ini bisa dicapai," sambungnya.

Sementara itu, komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mendorong kedua paslon, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, memulai rekonsiliasi. Akan tetapi, persoalan politik tetap diselesaikan di jalur hukum.

"Ini level elite momen Lebaran itu harus memberi contoh bagaimana mereka membangun rekonsiliasi. Jangan hanya secara simbolik ya. Jadi betul-betul merekonsiliasi yang tulus di samping tentu persoalan politik yang tersisa itu harus diselesaikan melalui koridor-koridor hukum yang disediakan oleh UU," ujar Pramono.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi-Prabowo Mungkin Setelah Lebaran

KPU juga mendorong rekonsiliasi di tingkat masyarakat. Sebab, barisan akar rumput banyak terimbas konflik elite politik.

"Di level justru paling penting adalah akar rumput, ditingkat masyarakat mereka betul-betul terimbas dari konflik elite itu ditambah lagi dengan provokasi, hoax dan narasi yang penuh konflik itu sehingga betul-betul masyarakat kita itu konfliknya bukan hanya dianggap sebagai permainan, tapi political game tapi ini seperti perang total atau jihad atau armageddon ya," kata Pramono.

Dia menyebut rekonsiliasi di masyarakat dapat dimulai jika elite parpol memberikan contoh.

"Ketika di tingkat elitenya sudah memberi contoh, maka akan jauh lebih mudah di tingkat masyarakat melakukan rekonsiliasi. Tapi kalau di tingkat elitenya masih enggan atau terus menunjukkan narasi-narasi yang sifatnya provokatif, maka yang di bawah ini akan sangat tidak mungkin untuk membangun rekonsiliasi yang mendalam," imbuh Pramono.



Simak Juga 'Problematika Hukum dan Demokrasi Indonesia Usai Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/fdn)