Dewan Pakar Golkar: Hormati Proses Hukum Perselisihan Pemilu di MK

Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta masyarakat menghormati penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga mengajak masyarakat mengawasi proses tersebut.

"Dewan Pakar mengajak seluruh komponen masyarakat dan bangsa untuk menghormati proses hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, mengawasi proses persidangan yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum," kata Agung di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (27/5/2019).

Baca juga: KPU Tanggapi Gugatan Prabowo soal 17,5 Juta DPT Bermasalah: Tak Masuk Akal

Dia menambahkan, keputusan MK nantinya harus diterima semua pihak. Dia meyakini MK akan mengambil keputusan secara independen.

"Kemudian menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi RI yang bersifat final dan mengikat semua pihak, wajib ditegakkan sebagai komitmen bangsa menegakkan konstitusi negara secara konsisten dan konsekuen," ucapnya.

Baca juga: Hadapi Tim Hukum Prabowo di MK, TKN Jokowi Siapkan Dokumen C1

"Kami meyakini Mahkamah Konstitusi mampu bekerja dengan independen. Tidak memihak dan tidak tunduk pada tekanan publik, tetapi tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku," imbuh mantan Ketua DPR RI itu.

Selain itu, dia menyinggung soal aksi 22 Mei yang sempat diwarnai kericuhan di beberapa titik. Agung berharap penegakan hukum tetap dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam perusakan.

Baca juga: KPU Sebut Gugatan Prabowo soal DPT Telah Ditindaklanjuti Sebelum Coblosan

"Dewan Pakar menyerukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang merugikan kepentingan umum pada tanggal 21-22 Mei 2019. Sejalan dengan itu, kepada semua pihak diimbau untuk melakukan upaya-upaya rekonsiliasi demi mempertahankan keutuhan bangsa dan negara," pungkasnya.


Simak Juga 'Ngebet Kursi Ketua MPR, Golkar Klaim Disambut Positif Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

(abw/jbr)