TKN Jokowi Tolak TPF Kecurangan: Delegitimasi Bawaslu, BPN Jangan Genit!

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 17 Mei 2019 17:20 WIB
Ade Irfan Pulungan (Foto: Eva Safitri/detikcom)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempertanyakan fungsi Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan pemilu. TKN menolak pembentukan tim tersebut.

"TPF ini apa fungsinya dulu? Jangan juga mereka yang makan enak, terus kita disuruh cuci piring, nggak mungkin juga dong. Jangan mereka yang melakukan indikasi diduga melakukan kecurangan, disuruh kita untuk membuat TPF, nggak mau juga dong," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).



Irfan juga mempertanyakan legalitas atau payung hukum dari TPF. Ia menyebut pembentukan TPF adalah delegitimasi kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

"Kan TPF itu juga merupakan delegitimasi kewenangan Bawaslu. Karena kewenangan terhadap pengawasan pemilu itu ada di Bawaslu sesuai dengan UU," ucap Irfan.

"Terus fungsinya TPF itu apa? Nah, kita jangan terlalu genit lah, jangan berpikirnya terlalu berlebihan lah. Ikutilah prosedur yang ada, mekanisme yang ada, sesuai dengan demokrasi dan aturan hukum yang ada," imbuhnya.



Sebelumnya, tantangan membuka data ini sudah disampaikan juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga. Arya menyebut BPN pengecut karena tak berani membuka data di pleno KPU meskipun menyebut terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.



BPN lalu menantang balik TKN membentuk tim pencari fakta kecurangan pemilu. BPN tak mau disebut pengecut.

"Saya tantang balik Anda. Kalau Anda tidak pengecut, ayo dukung bikin tim pencari fakta kecurangan, dorong Pak Presiden terbitkan Keppres tim pencari fakta. Kami tunggu Saudara Arya kalau Anda berani dan bernyali," kata jubir BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan, Kamis (16/5).


Simak Juga 'Bawaslu Minta KPU Bereskan Perkara Lembaga Quick Count dalam 3 Hari':

[Gambas:Video 20detik]

(azr/knv)