Soal Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu: Jangan Diselesaikan di Jalanan

Kabupaten Magelang - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut usulan pembentukan tim pencari fakta (TPF) kecurangan pemilu. Ketua Bawaslu RI, Abhan, menilai semua dugaan pelanggaran, sebaiknya cukup dilaporkan ke jajaran Panwas hingga Bawaslu.

Ketua Bawaslu RI, Abhan, mengatakan pada prinsipnya siapapun berhak berpartisipasi dalam mengawasi proses penghitungan mulai dari TPS hingga pusat. Jika dalam pemantauan maupun pengamatan menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dilaporkan sesuai mekanisme hukum kepada jajaran pengawas.

"Ada dugaan pelanggaran ya sampaikan saja sesuai dengan mekanisme hukum kepada kami jajaran pengawas pemilu," kata Abhan di sela-sela melakukan pemantauan PSU di TPS 3 Bandongan, Kabupaten Magelang, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Bawaslu RI: Setelah PSU Tak Ada Lagi Alasan Persoalkan Hasil Pemilu

"Jadi kan semua ada ranah penyelesaiannya, jadi jangan selesaikan di jalanan, tapi selesaikan melalui proses hukum yang ada. Jadi kalau misalnya, melihat rekapitulasi di tingkat kecamatan ada yang salah, sampaikan kepada jajaran pengawas kami, panwascam kan mengawasi di situ," tegasnya.

Jika menemukan kesalahan input data, kata dia, nanti Panwas bisa merekomendasikan saran perbaikan jika ada yang salah. Sejauh ini, jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu terbuka menerima laporan.

Baca juga: Menurut BPN, Pansus dan TPF Kecurangan Bisa Bekerja Bersamaan

"Jadi prinsip kami siapapun yang akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran proses rekapitulasi dan sebagainya welcome kami menerima. Sepanjang ada data, ada bukti yang kuat dan ada memang dugaan pelanggaran yang terbukti kami akan tindak lanjuti," tegasnya.


Saksikan juga video 'Blak blakan Ketua KPU: Melawan Tuduhan Curang':

[Gambas:Video 20detik]

(mbr/mbr)