.webp)
Sindiran itu salah satunya datang dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan jangan sampai ada pihak yang mengakui hasil pileg tetapi tidak mengakui hasil pilpres. Menurutnya, semua pihak sudah sepakat mengikuti tahapan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Jangan sampai mengakui hasil pilegnya, tapi hasil pilpresnya tidak mengakui. Padahal orangnya sama, yang jadi KPPS-nya sama, pengawasnya sama, saksinya sama, petugasnya sama. Kenapa kok dibedakan itu lo. Itu aja," kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sindiran lain juga datang dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menantang kubu Prabowo-Sandi untuk menolak hasil pileg juga.
"Kalau mau ditolak, ya tolaklah semua (hasil Pilpres sekaligus Pileg 2019). Itu baru gentle," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Menurut Karding, tak ada beda antara penyelenggaraan Pilpres dengan Pileg 2019 yang pemungutan suaranya dilaksanakan dalam satu hari pada 17 April 2019 itu. Jadi, bila tidak terima dengan yang terjadi di Pilpres, maka seharusnya pihak yang tidak terima itu juga menolak hasil Pileg.
"Apa alasan pembedanya? Nggak ada pembedanya. Apalagi, pada prinsipnya baik Pileg maupun Pilpres itu tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang mereka sebut terstruktur dan masif itu. Datanya tidak ditemukan dan tidak bisa disampaikan oleh kubu 02," kata Karding menyebut istilah 'terstruktur dan masif' yang sering disebut kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk merujuk pada kecurangan di Pemilu 2019.
Namun sindiran ini ternyata juga datang dari Partai Berkarya yang merupakan rekan Gerindra dalam koalisi. Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang mendorong Gerindra agar menolak Pileg juga.
"Kalau mau tolak hasil Pilpres, ya tolak hasil Pileg juga dong," kata dia, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Menurutnya, Pilpres dan Pileg ada dalam satu paket Pemilu 2019. Dalam koalisi parpol pendukung Prabowo, tak hanya Partai Gerindra yang berkepentingan di Pemilu, namun Partai Berkarya juga sama-sama punya kepentingan di Pemilu.
"Apalagi Berkarya di Pileg kali ini belum maksimal dan juga banyak dicurangi. Perlu disuarakan juga kalau memang peduli," kata Picunang.
Dia sadar Gerindra punya ranking tinggi dalam hasil hitung cepat Pileg KPU sementara ini. Sedangkan Berkarya punya ranking rendah. Bila saja hasil Pileg ditolak, risikonya Gerindra juga menolak hasil Pileg yang bisa jadi menguntungkan partai besutan Prabowo itu.
"Itu risiko, kalau berjuang itu bersama-sama merasakan kemenangan atau kekalahan, tidak menang sendiri," ujar Picunang.
Partai Berkarya hanya akan senada dengan sikap Prabowo bila Prabowo menolak pula hasil Pileg. "Senada bila yang ditolak Pilegnya juga, karena kecurangan tidak hanya Pilpres tapi Pileg juga," imbuh Picunang.
Selain itu, sindiran dari Partai Berkarya ini langsung dibalas oleh sindiran lain oleh Ketua DPP Gerindra Habiburokhman.
"Itu orang ngerti nggak sih sistem pemilu?" kata kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Habiburokhman mengatakan penghitungan suara pilpres dan pileg berbeda. Menurut dia, hasil pilpres dan pileg tidak bisa disamakan.
"Sistem pemilunya kan beda antara pilpres dan pileg. Surat suara beda. Pihak yang berpartisipasi beda. Gimana coba," ujarnya.
"Misal laporan-laporan kami kan terlapor bukan partai, tapi institusi yang menguntungkan paslon. Bukan berbicara soal partai. Coba saja cek ratusan laporan ke Bawaslu, bukan dispute antarpartai," lanjut Habiburokhman.
Ia menyebut penggunaan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 untuk pilpres dan pileg berbeda. Demikian pula formulir C1 pileg dan pilpres.
"C1-nya kan beda antara pilpres dan pileg. DPT penggunaannya beda. Meski sama, tapi penggunaannya beda DPT pileg dan pilpres," ujar Habiburokhman.
Menurut dia, kecurangan jelas-jelas terjadi dalam penghitungan suara pilpres. Sedangkan untuk pileg, menurutnya ada dinamika sendiri.
"Ya iya (kecurangan di pilpres). Pileg ada dinamika sendiri berjalan. Yang protes-protes ya, disampaikan. Itu kan terus dilaksanakan sesuai tahapan," tegas dia.
Selain itu, dorongan untuk menolak hasil Pileg 2019 juga datang dari internal Partai Gerindra sendiri. Waketum Gerindra Arief Poyuono menegaskan pihaknya juga akan menolak hasil pilpres dan pileg.
"Ya kita tolak dong kan kita udah tolak hasil Pilpres 2019, ya harus tolak pileg juga dong," kata Arief Poyuono kepada detikcom, Kamis (16/5).
Namun, peryataan Arief Poyuono langsung ditanggapi oleh Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menjelaskan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga fokus pada hasil Pilpres 2019.
"Yang namanya BPN itu untuk pemenangan pilpres, bukan pileg. Jadi jangan gagal paham," kata Riza Patria kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Ia mengatakan urusan pilpres dan pileg tak bisa disamakan. Riza menegaskan BPN Prabowo-Sandi berkonsentrasi pada dugaan kecurangan dalam penghitungan suara Pilpres 2019.
"Kalau kita paham, yang dibahas adalah pilpres. Meski pilpres dan pileg serentak, tapi beda kasus per kasus. Kecurangannya beda. Jadi kami permasalahkan pilpres yang curang," kata juru debat BPN Prabowo-Sandi tersebut.
Halaman 2 dari 3
