.webp)
"Yang namanya BPN itu untuk pemenangan pilpres, bukan pileg. Jadi jangan gagal paham," kata Riza Patria kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Ia mengatakan urusan pilpres dan pileg tak bisa disamakan. Riza menegaskan BPN Prabowo-Sandi berkonsentrasi pada dugaan kecurangan dalam penghitungan suara Pilpres 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, terhadap penghitungan suara pileg, Riza menegaskan Gerindra turut memantau di KPU kabupaten/kota hingga pusat. Anggota DPR yang diprediksi kembali lolos ke Senayan itu mengatakan Gerindra juga akan melaporkan dugaan kecurangan jika ada.
"Kami terus mengikuti proses penghitungan dan rekapitulasi dari TPS hingga pusat. Tiap hari kita hadir di rekapitulasi kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat hadir terus. Kalau ada koreksi ya kita sampaikan, kalau ada kecurangan ya dilaporkan. Kami partai yang taat hukum," tegas Riza.
Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono meminta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil Pemilu 2019 yang sepaket dengan pileg. Menurut Poyuono, kecurangan terjadi bukan hanya di pilpres, tapi juga di pileg.
Ia mengklaim kecurangan itulah yang membuat partai-partai baru gagal masuk DPR karena hasilnya di bawah 4% sesuai dengan syarat parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.
"Ya kita tolak dong kan kita udah tolak hasil Pilpres 2019, ya harus tolak pileg juga dong," kata Arief Poyuono kepada detikcom, Kamis (16/5).
Soal Gerindra yang menjadi 3 besar pemenang Pileg 2019, ia menyebut tak perlu ada perwakilan partainya di parlemen. Bukan hanya Gerindra, kata Poyuono, caleg dari partai-partai koalisi dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga tak perlu ada di DPR.
"Nggak perlu ada di parlemen dong. Bukan hanya caleg Gerindra ya, tapi caleg koalisi BPN," tegasnya.
Bawaslu Tetapkan KPU Langgar Tata Cara Input Situng:
(tsa/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
