Hakim Merry Purba Divonis 6 Tahun Penjara

Jakarta - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba divonis hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Merry dinyatakan bersalah melakukan korupsi dengan menerima uang SGD 150 ribu dari pengusaha Tamin Sukardi.

"Menyatakan terdakwa Merry Purba telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi menerima suap secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim Syaifuddin Zuhri saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Baca Pleidoi, Hakim Ad Hoc Merry Purba Minta Dibebaskan dari Hukuman

Hakim mengatakan uang tersebut diterima Merry Purba dari pengusaha Tamin Sukardi melalui panitera pengganti Helpandi. Hakim mengatakan uang itu diserahkan Helpandi saat melihat mobil milik Merry Purba.

"Penyerahan uang oleh Helpandi ke mobil Toyota Rush putih, tidak ada pembicaraan karena Helpandi di sidang mengaku takut ketahuan. Sehingga tidak ada dialog di Toyota Rush milik Merry Purba," kata Zuhri.

Baca juga: Hakim Merry Purba Dituntut 9 Tahun Penjara

Uang itu diberikan untuk mempengaruhi putusan Tamin Sukardi, yang saat itu berstatus terdakwa. Tamin ketika itu terjerat kasus terkait pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang.

Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi.

Baca juga: Panitera PN Medan Divonis 7 Tahun Penjara

Hakim juga mengatakan alasan Helpandi tersebut masuk akal, karena perbuatan suap umumnya dilakukan secara diam-diam. Selain itu, hakim mengatakan dalam persidangan Helpandi membenarkan adegan demi adegan penyerahan uang SGD 150 ribu tersebut.

"Helpandi membenarkan adegan demi adegan penyerahan uang SGD 150 ribu," ujarnya.

Zuhri juga menyatakan, dalam persidangan hakim Sontan Merauke Sinaga mengakui pernah didatangi Helpandi untuk mengurus perkara. Helpandi disebut Zuhri meminta kepada Sontan untuk memutus Tamin Sukardi bebas.

"Sehingga logis apabila Helpandi mendatangi Merry Purba, apalagi merupakan satu majelis," sebutnya.

Adapun hal yang memberatkan dalam putusan tersebut antara lain, terdakwa tidak mengakui perbuatan, mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, bertentangan upaya pemerintah pemberantasan tindak pidana korupsi. Merry Purba dikenai Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(ibh/knv)