detikNews
Rabu 15 Mei 2019, 07:53 WIB

Mengapa Amerika Serikat Tidak Mengenal People Power?

Andi Saputra - detikNews
Mengapa Amerika Serikat Tidak Mengenal People Power? Dr Bayu Dwi Anggono (Foto: Ari/detikcom)
FOKUS BERITA: Kasus Makar Jilid II
Jakarta - Rencana people power yang diembuskan beberapa orang belakangan ini langsung ditangani dengan sigap oleh kepolisian. Di negara demokratis, people power tidak dikenal, contohnya Amerika Serikat. Bagaimana dengan di Indonesia?

"People power kurang populer di negara yang telah mempraktikkan prinsip supremasi konstitusi dan pemerintahan presidensial secara kuat," kata ahli tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Rabu (15/5/2019).


Ciri-cirinya adalah masa jabatan presiden dibatasi untuk periode tertentu dan kekuasaan presiden secara limitatif dibatasi oleh konstitusi. Selain itu, presiden tidak mudah dijatuhkan atas motif politik melainkan presiden dapat diberhentikan di tengah jalan apabila melakukan pelanggaran hukum tertentu yang diatur dalam konstitusi melalui proses impeachment (pemakzulan).

"Sebagai contohnya adalah Amerika Serikat, yang sering kali disebut pionir dalam mempraktikkan sistem presidensial di dunia," cetus Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Mengapa Amerika Serikat Tidak Mengenal People Power?

Berdasarkan pengalaman Amerika Serikat, konstitusi telah berperan menjadi kontrol atas tingkah laku presiden agar tidak menuju perilaku otoritarian yang dapat memicu people power. Kontrol itu dibuktikan dengan pernah digunakannya mekanisme impeachment dalam sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat saat ada tuduhan melakukan pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela oleh Presiden.

Pengalaman AS soal proses pemakzulan terjadi ketika masa Presiden Andrew Johnson pada 1868, Presiden Richard Nixon pada 1974, dan Presiden Bill Clinton pada 1998. Adapun Richard Nixon memilih mengundurkan diri saat proses impeachment berjalan. Sedangkan Andrew Johnson dan Bill Clinton berhasil selamat dari impeachment dan keduanya tetap menjabat sampai akhir periode.

"Tidak terjadinya people power di negara seperti Amerika Serikat sebenarnya bukan hanya soal kematangan berdemokrasi, melainkan juga didukung faktor desain ketatanegaraan mereka yang menempatkan masing-masing lembaga negara, baik executive power, judicial power, maupun legislative power, memiliki wewenang yang terpisah satu dengan lainnya dalam dalam mewujudkan checks and balances yang artinya saling mengawasi sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan negara. Artinya, kekuasaan tidak terpusat di satu tangan yang berpeluang menciptakan otoritarian yang dapat memantik adanya people power," kata Bayu menerangkan.


Nah, people power mulai dikenal saat demonstrasi massal pada 1986 yang dilakukan rakyat Filipina dengan tujuan mengakhiri rezim otoriter dan korup Presiden Ferdinand Marcos. Kemudian pada 2011 people power dengan tujuan mengakhiri rezim otoriter dan antidemokrasi di suatu negara terjadi di beberapa negara di kawasan Arab atau yang sering disebut dengan istilah Arab Spring atau musim semi Arab di antaranya Tunisia, Mesir, dan Libya.

Mengapa Amerika Serikat Tidak Mengenal People Power?

Di Indonesia, people power pernah terjadi pada 1998 saat rakyat, yang dipelopori mahasiswa, berhasil membuat Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun untuk mundur dari tampuk kekuasaan. Tuntutan itu dipicu oleh pemerintahan Soeharto dianggap mempraktikkan pemerintahan otoriter, korup dan pelanggaran HAM.

"Dengan demikian, dalam sejarahnya penggunaan istilah people power adalah gerakan massa secara besar-besaran dengan tujuan melakukan perubahan kekuasaan di suatu negara di luar cara konstitusional yang ditentukan dalam konstitusi. Alasan dilakukannya people power tersebut biasanya karena rezim yang berkuasa bersikap otoriter, antidemokrasi, korup, dan melanggar HAM," papar Bayu.

Lalu bagaimana dengan Indonesia saat ini? Desain ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, menurut Bayu, sebenarnya sudah seperti Amerika Serikat, yaitu membagi atau mendistribusikan kekuasaan di banyak lembaga negara dengan konsep saling mengawasi dan mengimbangi sehingga tidak ada satu lembaga negara yang terlalu dominan.

Mengapa Amerika Serikat Tidak Mengenal People Power?

Desain UUD 1945 setelah perubahan juga secara jelas membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden serta presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan di dalam masa jabatan hanya karena melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

"Dengan desain ketatanegaraan Indonesia pascareformasi yang menunjukkan ciri adanya jaminan pelaksanaan pemilu tiap 5 tahun dengan prinsip luber dan jurdil, tidak lagi adanya pemusatan kekuasaan negara di satu tangan, adanya batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta dapat diberhentikannya presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan karena melakukan pelanggaran hukum maka sesungguhnya ide people power yang saat ini digaungkan sejumlah orang tidak lah tepat," cetus Bayu.


Bisakah people power muncul karena dipicu persoalan kekalahan pemilu?


Mengapa Amerika Serikat Tidak Mengenal People Power?

"People power tidak terjadi karena desakan orang yang kalah dalam pemilu, melainkan people power sebagian besar terjadi ketidakpuasan mayoritas masyarakat atas penguasa yang otoriter yang berkuasa cukup lama tanpa batasan masa jabatan, korup dan sewenang-wenang tanpa batasan konstitusi, di mana kondisi tersebut saat ini tidak terjadi di Indonesia," jawab Bayu tegas.



Beda Pendapat BPN dan TKN soal People Power:

[Gambas:Video 20detik]


(asp/aan)
FOKUS BERITA: Kasus Makar Jilid II
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com