Eggi Sudjana mempermasalahkan soal statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar ujaran people power. Merasa diperlakukan tak adil, dia pun menyinggung sebuah buku berjudul 'Jokowi People Power' yang diterbitkan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Buku tersebut ditulis oleh Bimo Nugroho dan M. Yamin Panca Setia.
"Satu lagi tentang people power supaya dilihat, ini justru 'people power' tahun 2014 ada dari kelompoknya Jokowi. Ini bukanya ini sampul buku bisa lihat di Gramedia," kata Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019).
"Maknanya apa, di dalam buku ini, saya udah baca itu 'people power' sering terhalangi oleh para elite. Nah saya inget omongan saya waktu di depan rumah Pak Prabowo, yang bikin brengsek negeri ini para elite," kata Eggi.
Namun, bagaimana sebetulnya isi buku tersebut? Betulkah buku ini membahas soal 'elite' seperti yang diklaim oleh Eggi Sudjana?
 Foto: Buku Jokowi People Power karya Bimo Nugroho dan M Yamin Panca Setia (Gramedia Pustaka Utama) |
Buku ini ditulis untuk merekam fenomena gerakan rakyat yang saat itu habis-habisan mendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Dijelaskan, dalam buku tersebut bahwa gerakan rakyat atau 'people power' menemukan momentumnya. Namun, 'people power' dalam buku tersebut dalam konteks pemilu yang demokratis.
"Di Indonesia, gerakan rakyat menemukan momentumnya kembali pada Pemilu 2014. Meskipun tidak seratus persen memenuhi prasyarat ideal, gerakan rakyat berhasil merebut puncak kepemimpinan nasional lewat pemilu yang fair dan demokratis," tulis Bimo Nugroho dan M. Yamin Panca Setia mereka dalam buku tersebut.
Dijelaskan pula, gerakan rakyat kerap kali dilekatkan dengan label 'komunisme' atau gerakan anarkis dalam arti merusak status quo. Padahal, jika merujuk pada konsep kedaulatan rakyat, maka 'people power' tahun 2014 tersebut bertemu dengan esensi rakyat yang sesungguhnya.
Selain itu, dalam buku ini juga dipaparkan soal bagaimana gerakan rakyat yang mendukung Jokowi menjadi penanda puncak transisi demokrasi di Indonesia. Pasalnya, perjuangan gerakan rakyat Indonesia sudah terlalu lama dihisap oleh kaum elite, sejak masa sebelum kemerdekaan dulu. Perlu dicatat, elite yang dimaksud di buku ini merupakan elite yang berada sebelum Indonesia merdeka.
"Gerakan rakyat mendukung Jokowi harus dipandang sebagai puncak transisi demokrasi di negeri ini. Rakyat Indonesia telah lama berjuang memakmurkan diri mereka, menjadi mandiri, berdaulat dan berbudaya. Tetapi perjuangan ini hampir selalu gagal, karena buahnya dihisap oleh elite bangsawan di jaman kerajaan-kerajaan nusantara, dirampas oleh bangsa-bangsa kolonial Eropa, dan ditindas fasisme Jepang," demikian salah satu penggalan dalam buku itu.
Dipaparkan juga dalam buku ini soal bagaimana Jokowi menjadi sosok pemimpin idola rakyat. Jokowi disebut telah menyempurnakan Soekarno dan Gus Dur yang dipilih para wakil. Juga menyempurnakan SBY yang dipilih oleh fans politiknya. Jokowi, dalam buku ini, digambarkan sebagai pemicu sejumlah gerakan-gerakan relawan yang muncul secara organik dan demokratis.
Menurut buku ini, kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 merupakan bukti bahwa rakyat meyakini Jokowi bisa memberi harapan di masa depan. Gerakan relawan inilah yang menjadi motor penggerak dalam menghimpun dukungan rakyat untuk Jokowi.
"Rakyat meyakini Jokowi akan melakukan perubahan di masa yang akan datang. Karena itu, muncul gerakan-gerakan relawan yang memanfaatkan isu yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi bahan guna menggalang dukungan rakyat agar memenangkan Jokowi di ajang Pilpres 2014," tulis mereka.
Buku ini pun membedah beberapa hal soal beberapa isu yang melingkupi Jokowi ketika maju sebagai capres. Seperti bagaimana gerakan rakyat bermula, visi Jokowi terkait Trisakti, Laskar Dunia Maya yang Jokowi hingga soal kaum pengusaha yang berada di balik Jokowi. Selain itu, buku ini diberi kata pengantar oleh pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad yang mengaku sebagai relawan Jokowi. Goenawan mengaku terpesona dengan fenomena 'people power' yang mendukung Jokowi.
Simak Juga "Beda Pendapat BPN dan TKN soal People Power":
(rdp/fjp)
