Rachmawati Bandingkan Kasus KPPS Meninggal dengan Perkara Jessica Wongso

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 13 Mei 2019 21:55 WIB
Rachmawati Soekarnoputri (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri 'menyentil' Menteri Kesehatan Nila F Moeloek soal kasus petugas KPPS meninggal dunia. Menurutnya, seharusnya pemerintah bertindak cepat jika jumlah yang meninggal dunia mencapai ratusan.

"Kok kayaknya pemerintah tenang-tenang saja. Mana Menteri Kesehatan? Meneng wae (diam saja). Kan mestinya gerah, ya. Lihat manusia ini bergelimpangan kaya gitu. Kalau sudah di atas 5-10 orang itu, sudah genocide, pembunuhan itu. Menurut saya begitu," kata Rachmawati di kediamannya, Jl Jatipadang, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).



Dia lalu membandingkan 'kehebohan' peristiwa KPPS meninggal dengan kasus Jessica Wongso terkait pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi 'sianida'. Dia mengatakan kasus Jessica lebih ramai dibahas dibanding KPPS meninggal dunia.

"Orang satu saja matinya ributnya setengah mati, kasus apa gitu, Jessica ya, waktu kena racun. Ini 500 (KPPS meninggal) kalau yang saya baca dan ini mungkin ini bisa bertambah karena yang sakit sudah 4.000-an," kata Rachmawati.

Ia menyebut, berdasarkan keterangan dokter, tidak ada orang meninggal karena kelelahan. Justru ia menyarankan untuk melakukan autopsi agar mengetahui penyebab kematian secara pasti.

"Tanya dokter-dokter, ahli deh, tidak ada kematian berdasarkan kelelahan. Kelelahan itu hanya gejala, tapi harus ada medis lanjut apa diautopsi, autopsi bisa forensik, bisa klinis. Kan begitu untuk mengetahui penyebab kematian. Ini kok meneng wae, ada apa? Mbok sadar ini pemerintahan sekarang ini. Itu imbauan saya," sambungnya.



Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan pihaknya kini tengah melakukan proses audit medis ke seluruh petugas KPPS yang meninggal. Ada dua jenis audit medis yang dilakukan dinas kesehatan setempat, yakni audit medis dan autopsi verbal.

"Audit kita ada dua: medis dan autopsi verbal. Audit medis yang masuk rumah sakit itu namanya audit medis karena kita punya catatan itu bukan sekadar nama, umur, atau perempuan, tapi nggak kita tanya tentu riwayat penyakitnya yang jelas di situ misal saya masuk tensinya tinggi, ECG-nya sudah berantakan dan sebagainya. Artinya, kita sudah data dengan risiko penyakitnya ada," kata Nila usai acara Kemenkes Hari Peringatan Malaria Sedunia 2019 di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Bali, Senin (13/5).

Dari catatan Kemenkes, rata-rata para petugas KPPS yang meninggal dunia di rumah menderita penyakit kronis, seperti serangan jantung hingga stroke. Dia menyebut kelelahan bukanlah penyebab utama petugas KPPS meninggal dunia.



Selain itu, KPU dan Bawaslu meminta semua pihak tidak mempolitisasi penyebab petugas KPPS meninggal dunia. Bawaslu menyesalkan dan mengutuk adanya berita bohong (hoax) petugas KPPS meninggal karena diracun.

Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan penyebab petugas KPPS meninggal berbeda-beda, tetapi salah satunya karena kelelahan. Adapun KPPS juga menghadapi tantangan tekanan publik.

"Penyebab memang bervariasi, salah satu faktor yang kami himpun karena kelelahan dan faktor kerja yang beruntun dari TPS. Apalagi harus hadapi situasi di mana mereka menghadapi tekanan publik. Pengawasan sangat ketat secara psikologis juga berdampak," kata Afif.



Sementara itu, Polri mengatakan tindakan autopsi harus berdasarkan fakta hukum dan kesediaan pihak keluarga dari jasad yang hendak diautopsi. Polisi menyebut autopsi adalah tindakan medis yang dilakukan untuk membuat terang suatu hal yang tak jelas dan terindikasi ada permasalahan hukumnya. Dia memberi contoh misalnya seseorang tewas diduga karena dianiaya atau dibunuh.

"Polri bekerja sesuai fakta hukum. Kalau nggak ada fakta hukumnya, dari pihak keluarga juga tidak ada merasakan adanya hal-hal yang mencurigakan, kejanggalan, apa yang mau diautopsi?" kata Karo Penmas Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

"Nah dalam kondisi seperti itulah yang perlu dilakukan kajian. Jadi semua berdasarkan fakta hukum dulu yang komprehensif, baru Polri ada landasannya untuk bertindak. Kalau misalnya fakta hukum belum clear, tidak akan bertindak," jelas Dedi.
(yld/idn)