Cawapres pasangan Jokowi yakni Ma'ruf Amin menanggapi usulan tersebut. Dia mengatakan format kabinet nantinya akan ada pembahasan khusus.
"Saya kira nanti kita bicarakan bentuknya apa. Tentu politiknya ada, zakennya ada, jadi harus lihat nanti. Tetapi walaupun dia mewakili partai tetap harus profesional, tidak boleh tidak profesional," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai menghadiri buka bersama PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Pendopo Graha Alam Indah, Jl Condet Raya, Jakarta Timur, Sabtu (11/5/2019).
Lantas, bagaimana reaksi dari parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin?
Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menilai kabinet zaken hanya bisa diterapkan di negara yang menganut sistem dua partai politik.
"Menurut saya, zaken kabinet bisa dilakukan jika partai politik yang bertarung hanya ada 2, seperti di Amerika (Demokrat dan Republik), yang satu di posisi pemerintah dan yang satu sebagai oposisi. Sehingga tidak banyak kepentingan karena cuma satu partai yang menjadi pemenang," kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Sabtu (11/5).
Kondisi tersebut, menurut Irma, sangat berbeda dengan Indonesia, yang menganut sistem multipartai. Irma menyebut presiden akan kesulitan membentuk kabinet zaken karena didukung sejumlah partai politik.
"Sedangkan di Indonesia saat ini ada 14 parpol, yang berkoalisi dengan 2 calon presiden. Masing-masing calon didukung oleh beberapa parpol. Tentu presiden akan kesulitan jika harus membentuk zaken kabinet, di mana dalam zaken kabinet yang dibutuhkan adalah para ahli di bidang masing-masing," ujar Irma.
