Koalisi Jokowi Makin Gemuk, Bisakah Kabinet Zaken Terbentuk?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membentuk 'kabinet zaken', yakni kabinet yang didominasi oleh profesional. Lantas, melihat struktur koalisi pengusung Jokowi yang gemuk oleh partai politik, bisakah kabinet zaken itu dibentuk Jokowi?

Cawapres pasangan Jokowi yakni Ma'ruf Amin menanggapi usulan tersebut. Dia mengatakan format kabinet nantinya akan ada pembahasan khusus.

"Saya kira nanti kita bicarakan bentuknya apa. Tentu politiknya ada, zakennya ada, jadi harus lihat nanti. Tetapi walaupun dia mewakili partai tetap harus profesional, tidak boleh tidak profesional," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai menghadiri buka bersama PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Pendopo Graha Alam Indah, Jl Condet Raya, Jakarta Timur, Sabtu (11/5/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lantas, bagaimana reaksi dari parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin?

Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menilai kabinet zaken hanya bisa diterapkan di negara yang menganut sistem dua partai politik.

"Menurut saya, zaken kabinet bisa dilakukan jika partai politik yang bertarung hanya ada 2, seperti di Amerika (Demokrat dan Republik), yang satu di posisi pemerintah dan yang satu sebagai oposisi. Sehingga tidak banyak kepentingan karena cuma satu partai yang menjadi pemenang," kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Kondisi tersebut, menurut Irma, sangat berbeda dengan Indonesia, yang menganut sistem multipartai. Irma menyebut presiden akan kesulitan membentuk kabinet zaken karena didukung sejumlah partai politik.

"Sedangkan di Indonesia saat ini ada 14 parpol, yang berkoalisi dengan 2 calon presiden. Masing-masing calon didukung oleh beberapa parpol. Tentu presiden akan kesulitan jika harus membentuk zaken kabinet, di mana dalam zaken kabinet yang dibutuhkan adalah para ahli di bidang masing-masing," ujar Irma.

PPP juga memberikan pandangan mengenai usul tersebut. PPP menegaskan figur kompeten juga banyak dari partai politik.

"Tentu komposisi kabinet merupakan kebutuhan dari Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Toh makna dari zaken kabinet tersebut adalah bahwa mereka diisi oleh figur yang kompeten. Nah figur tersebut juga bisa berasal dari parpol karena di parpol juga banyak orang-orang yang berkompeten di bidangnya," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Sabtu (11/5/2019).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan PPP siap menyampaikan saran terkait pembentukan kabinet kepada Jokowi. Namun dia menyerahkan sepenuhnya penunjukan menteri kepada Jokowi.

"Sebagai parpol pengusung dalam koalisi, PPP dalam posisi siap berdiskusi dengan Pak Jokowi jika diminta pendapat meskipun kami menyadari bahwa penentuan kabinet merupakan prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih nantinya," ujar dia.

Sementara itu, Partai Golkar menilai sebaiknya tidak ada dikotomi dalam menentukan figur yang akan duduk di kabinet Jokowi nanti.

"Seharusnya kita tidak perlu mendikotomikan antara politisi yang berasal dari partai politik dengan profesional," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, kepada detikcom, Sabtu (11/5).

Ace mengatakan, di kalangan partai politik, banyak figur yang kompeten dan profesional di bidangnya. Figur itu layak jika ditarik Jokowi menjadi menteri.

"Yang terpenting adalah figur-figur itu memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan Nawacita Jilid 2 yang menjadi janji kampanye Presiden Jokowi pada periode yang kedua," katanya.

Namun, PSI menegaskan dukungan terhadap usulan Dewan Pengarah BPIP itu. Hal itu disampaikan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

"Saya setuju dengan kabinet zaken," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada detikcom, Sabtu (11/5).

Raja Juli mengatakan, nantinya partai politik pengusung bisa merekomendasikan kepada Jokowi nama-nama untuk ditempatkan sebagai menteri. Nama itu bisa berasal dari kalangan parpol bisa juga dari profesional.

"Partai-partai politik mengidentifikasi dan merekomendasikan kepada presiden nama-nama profesional terbaik, dari internal mau pun eksternal partai, untuk menjadi alternatif anggota kabinet," katanya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyambut positif usulan tersebut. Namun PKB menyerahkan sepenuhnya urusan penunjukan menteri itu kepada Jokowi.

"Tentu masukan-masukan yang baik, yang bisa membawa Indonesia lebih baik, kita sambut dengan baik, termasuk ide zaken kabinet, namun menyangkut kabinet sepenuhnya kita serahkan ke Pak Jokowi sebagai presiden terpilih yang memang memiliki hak prerogatif," kata Wasekjen PKB Daniel Johan kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Sementara itu, PDIP menegaskan setuju dengan usulan pembentukan kabinet zaken tersebut. PDIP mengatakan para pembantu presiden harus kompeten dan mampu bekerja sama dengan baik.

"Bila kabinet zaken diartikan sebagai kabinet yang diisi para ahli, orang-orang dengan kompetensi yang tinggi, tentu setuju. Idealnya memang orang-orang yang duduk adalah orang-orang yang kompeten dan dapat bekerja sebagai 'super-team' yang efektif," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Sabtu (11/5).

Usulan kabinet zaken itu disampaikan oleh Syafii Maarif saat BPIP bertemu Presiden Jokowi pada Kamis (9/5) lalu di Istana Kepresidenan. Syafii mengusulkan kabinet zaken itu bisa dibentuk Jokowi jika resmi terpilih di periode 2019-2024.

"Kita juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet," ujar Ahmad Syafii Maarif di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Syafii menerangkan, kabinet zaken terdiri dari para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan dari parpol.

"Kabinet yang terdiri dari orang orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang tapi beberapa orang, presiden yang menentukan. Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar Syafii.