Setuju Kabinet Zaken Jokowi, PSI: Parpol Bisa Usul Nama Profesional

Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) diminta menyusun kabinet zaken jika resmi dinyatakan sebagai Presiden RI periode 2019-2024 nanti. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setuju dengan usulan tersebut.

"Saya setuju dengan kabinet zaken," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada detikcom, Sabtu (11/5/2019).

Raja Juli mengatakan nantinya partai politik pengusung bisa memberi rekomendasi kepada Jokowi nama-nama untuk ditempatkan sebagai menteri. Nama itu bisa berasal dari kalangan parpol, bisa juga dari profesional.

Baca juga: Soal Kabinet Zaken, Golkar: Jokowi Tahu Figur yang Tepat dan Layak

"Partai-partai politik mengidentifikasi dan merekomendasikan kepada presiden nama-nama profesional terbaik, dari internal maupun eksternal partai, untuk menjadi alternatif anggota kabinet," katanya.

Namun pada akhirnya, kata Raja Juli, keputusan siapa yang akan dipilih ada di tangan Jokowi. Dia menegaskan pemilihan menteri merupakan hak penuh Jokowi sebagai Presiden RI.

Baca juga: Jokowi Dinilai Harus 'Kompromi' soal Kabinet Zaken

"Pada akhirnya tentu saja presiden yang akan memilih para pembantunya. Ini adalah hak prerogatif presiden," katanya.

"Kata kuncinya 'profesionalisme'. Individu yang memiliki kecakapan dalam bekerja serta memiliki rekam jejak yang baik pada masa lalu. Tidak serta-merta ketum, sekjen, atau pengurus teras partai memenuhi kriteria profesional itu," imbuh Raja Juli.

Baca juga: Akankah Koalisi Jokowi Setujui Kabinet Zaken?

Sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Mereka mengusulkan Jokowi membuat kabinet zaken jika terpilih pada periode 2019-2024.

"Kita juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet," ujar anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Baca juga: Mengenal Zaken, Kabinet Ahli yang Cuma Berumur Singkat di Era Soekarno

Syafii menerangkan kabinet zaken terdiri dari para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan oleh parpol.

"Kabinet yang terdiri dari orang orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang tapi beberapa orang, presiden yang menentukan. Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar Syafii.


BPIP Minta Jokowi Bentuk Kabinet Zaken:

[Gambas:Video 20detik]

(jor/fdn)