PAN Anggap Tim Pakar Polhukam yang Kaji Aktivitas Amien Rais Represif

Jakarta - Para pakar yang berada di Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam saat ini sedang mengkaji aktivitas 13 tokoh, termasuk Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. PAN pun menganggap tim itu kurang kerjaan dan represif.

"Itu kurang kerjaan aja, itu tindakan represif dan kurang kerjaan karena malah justru kontraproduktif, menurut saya," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, Sabtu (11/5/2019).

Baca juga: Tim Pakar Polhukam Kaji 13 Aktivitas Tokoh, Bachtiar Nasir hingga Amien Rais

Dia menyebut hal itu malah bakal menimbulkan kemarahan. Dradjad menilai para tokoh yang dikaji aktivitasnya, termasuk Amien, juga tak akan takut akan pengkajian itu.

"Kenapa kontraproduktif? Karena justru akan semakin menimbulkan kemarahan dan, kalau tujuannya untuk menakut-nakuti, pasti tidak akan takut, apalagi tokoh seperti Pak Amien," ujarnya.

Dradjad menyebut tim itu tak ada gunanya. Dia heran terhadap pihak yang menyarankan pemerintah membentuk tim tersebut.

Baca juga: Kaji 13 Aktivitas Tokoh, Tim Pakar Polhukam Pastikan Tak Intervensi Hukum

"Nggak ada gunanya. Jadi saya tidak tahu siapa yang membisikkan ke pemerintah, termasuk presiden, untuk mengambil tindakan represif terhadap para ulama, tokoh oposisi, karena tindakan represif itu justru akan kontraproduktif. Sebenarnya yang dibutuhkan kerja bersama untuk kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi. Itu yang harusnya Pak Wiranto dan anggota kabinet lain fokus ke situ dan itu banyak yang bisa dilakukan ke arah sana," ucap Dradjad.

Sebelumnya, ada 13 aktivitas tokoh yang sedang dikaji para pakar di Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. Aktivitas yang dikaji itu dari kegiatan Bachtiar Nasir hingga Amien Rais.

"Banyak, ada 13 kalau nggak salah dipaparkan fakta-faktanya. Rapat terakhir ya, 13. Aktivitas itu antara lain yang saya ingat itu mengenai Bachtiar Nasir; kedua, Kivlan Zen kalau nggak salah; ketiga, Eggi Sudjana, antara lain ya, yang saya ingat; dan juga Amien Rais, dan juga habib siapa itu saya nggak ingat namanya," ujar anggota Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam, Prof Romli Atmasasmita, Sabtu (11/5).

Menko Polhukam Wiranto sendiri menyatakan para pakar yang tergabung dalam Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam itu mengkaji aktivitas yang diduga melanggar hukum. Kajian ini akan diteruskan ke penegak hukum.

Baca juga: Pemerintah akan Lebih Tegas, Wiranto Tolak Disebut Kembali ke Zaman Orba

"Saya rapat dengan para pakar-pakar yang menjadi Tim Asistensi Hukum, kita telah membedah semua hal-hal yang menyangkut aktivitas-aktivitas, aksi-aksi yang secara terbuka sudah mempengaruhi (khalayak) umum untuk melakukan sesuatu yang inkonstitusional," ujar Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Wiranto juga menepis pembentukan tim ini seperti era Orba. Wiranto menegaskan tim dibentuk untuk memastikan penanganan pelanggar hukum.

"Ada yang mengatakan 'Pak Wiranto kembali ke Orde Baru', bukan. Itu siapa yang bicara seperti itu. Makanya saya katakan, biar jelas dulu masalahnya, baru komentar," kata Wiranto, Selasa (7/5). (haf/fdn)