"Saya ingin meluruskan pernyataan Bang Nahra. Kan kalau perlu, kalau dirasa perlu. Bukan bermaksud harus," ujar jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat (4/5/2019).
Andre mengatakan pembongkaran jenazah bisa dilakukan jika memang keluarga ataupun aparat curiga adanya ketidakberesan. Namun bukan berarti pihaknya meminta jenazah untuk dibongkar.
Politikus Gerindra itu mengatakan pihaknya pun turut berduka atas kematian para petugas KPPS. Andre menilai usulan itu merupakan bagian dari sikap empati.
"Kita berduka, keluarga berduka, seluruh warga Indonesia berduka ya dengan meninggalnya petugas 400 orang lebih," ujar Andre.
Andre pun meminta semua pihak menyudahi kontroversi pernyataan soal pembongkaran jenazah itu. Menurut dia, lebih baik semua pihak untuk fokus mendorong adanya evaluasi yang mendalam terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Kita mendorong harus ada evaluasi yang mendalam setelah proses ini selesai ya. Jadi nanti setelah proses pemilu selesai, baru DPR baru mengevaluasi proses pemilu ini. Kemudian soal SOP, KPU tidak pernah mengeluarkan SOP buat petugas. Kapan mereka harus istirahat, kapan mereka bekerja. Ke depan harus ada," tuturnya.
Sebelumnya, BPN menilai ada kejanggalan karena melihat banyaknya petugas pemilu yang gugur. Jumlah yang banyak itu, menurutnya, menimbulkan kecurigaan di benak masyarakat.
"Kami mengusulkan kemarin kalau dipandang perlu, maka seluruh jenazah yang meninggal misterius karena kami tidak mendengar secara detail penyebabnya apa secara medis, maka jika perlu semua jenazah itu dibongkar untuk dilakukan autopsi. Supaya tidak ada kecurigaan di antara masyarakat," ujar anggota BPN Mustofa Nahrawardaya di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).
Simak Juga 'KPU: Bangsa Ini Patut Berterima Kasih kepada KPPS!':
(mae/hri)
