"Saya pikir terlalu dini jika pertemuan Zulkifli dengan Jokowi adalah untuk mengatur ini dan itu. Saya kira TKN tidak perlu terlalu busybody. Tunggu saja pada waktunya," kata Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin kepada wartawan, Selasa (30/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menganggap itu absurd kalau ada pemikiran seperti itu. Karena semua itu ada aturannya dan prosesnya diatur dalam Undang-Undang MD3. MPR ini kan gabungan DPR dan DPD juga, di samping aturan juga sudah ada konvensi yang menjadi pegangan," ujar anggota Dewan Pengarah BPN itu.
Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf mengungkap Ketua PAN melobi sang petahana soal kursi pimpinan MPR sebagai deal untuk merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). TKN Jokowi-Ma'ruf menilai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mulai retak.
"Kami merasa (lobi) itu hal yang biasa saja dia sampaikan ke presiden, yang potensi terpilihnya tinggi, yaitu Pak Joko Widodo, yaitu peran apa yang bisa dimainkan oleh PAN. Karena kami juga tahu, bahwa koalisi 02 itu koalisi yang sudah mulai retak. Dalam arti positif ya, bukan negatif," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, Selasa (30/4).
Kendati demikian, pernyataan TKN Jokowi-Ma'ruf itu dibantah oleh PAN. PAN menyatakan tidak pernah meminta apa pun dari Jokowi.
"Kami tidak pernah minta apa-apa ke beliau," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan. (tsa/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini