DetikNews
Senin 29 April 2019, 17:48 WIB

Bawaslu: Penentuan DPT di Luar Negeri Tak Semudah di Dalam Negeri

Eva Safitri - detikNews
Bawaslu: Penentuan DPT di Luar Negeri Tak Semudah di Dalam Negeri Sebanyak 4.530 WNI di Belanda menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. (Foto: Andre-Yance/PPLN Den Haag)
FOKUS BERITA: Mantap Memilih!
Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat ada beberapa hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di luar negeri. Bawaslu menilai penentuan daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri lebih sulit dibandingkan dengan di dalam negeri.

"Hal-hal yang tak terpikirkan dari pelaksanaan pemilu di luar negeri yang kemudian tidak sampai diatur secara detail gitu ya di pengaturan-pengaturan kita. Misalnya soal syarat memilih, itu kan pasti ini apa pengecualian. DPT itu tidak semudah kita membuat atau mendatanya di dalam negeri," ujar komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam diskusi 'Tantangan Pemilu RI 2019 di Luar Negeri' di gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).


Diskusi 'Tantangan Pemilu RI 2019 di Luar Negeri' di gedung BawasluDiskusi 'Tantangan Pemilu RI 2019 di Luar Negeri' di gedung Bawaslu (Foto: Eva Safitri/detikcom)

Afif mengatakan kebanyakan WNI di luar negeri yang bekerja sebagai buruh migran atau pekerja domestik tidak dapat menunjukkan paspornya karena ditahan majikan masing-masing. Sementara untuk mendata DPT, Bawaslu memerlukan paspor dari tiap WNI.

"Catatan di banyak negara yang katakanlah tanya buruh migran, pekerja domestik, itu ketika seseorang mau diminta paspornya, paspornya juga sebagian ditahan oleh majikan. Tidak semua majikan itu kooperatif atas situasi yang diinginkan," ucapnya.


"Katakanlah karyawannya itu untuk kemudian minta dikeluarkan dan bisa didata, dan ini terjadi di banyak negara Timur Tengah, di Asia saya kira juga demikian," lanjut Afif.

Pencoblosan di Malaysia, WNI membeludak di depan KBRIPencoblosan di Malaysia, WNI membeludak di depan KBRI, (Foto: Ashri Fathan/detikcom)

Selain itu, sulitnya menentukan DPT terjadi karena jumlah mahasiswa asal Indonesia yang berpindah. Afif mencontohkan seperti di London, yang awalnya memiliki DPT sekitar 3.000, namun berubah setelah dilakukan pengecekan.


"Sebelumnya, di London, misalnya, dalam data yang kita terima sebagai data awal dari teman-teman dukcapil, itu kurang dari 5.000, malah cuma 3.000. Setelah kita cek, malah datanya bertambah besar jadi sekitar 7.000. Katanya ini dampak dari banyaknya mahasiswa yang kemudian lebih memilih sekolah di Inggris begitu," katanya.



Simak Juga 'Update Real Count Pilpres 2019!':

(eva/jbr)
FOKUS BERITA: Mantap Memilih!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed