Sengketa Pilpres Diajukan ke MK Tanpa Ambang Batas Selisih Suara

Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan tidak ada syarat ambang batas selisih suara dalam pengajuan sengketa penetapan hasil Pilpres.

"UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak mengatur soal ambang batas selisih (suara Pilpres) untuk diajukan ke MK. Yang diatur soal bila ada yang keberatan terhadap penetapan KPU tentang perolehan hasil suara maka dia punya hak mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke MK dengan batas waktu," ujar Fajar saat dihubungi, Senin (22/4/2019) malam.

Baca juga: BPN Kini Maknai People Power tapi Konstitusional: Lewat MK

Pengajuan permohonan sengketa hasil Pilpres diajukan paling lambat 3 hari setelah penetapan rekapitulasi tingkat nasional pada 22 Mei 2019. Tata beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4 Tahun 2018.

Fajar menyebut permohonan PHPU Pilpres harus memuat di antaranya nama dan alamat pemohon, uraian kedudukan pemohon legal standing, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan dan petitum.

Baca juga: BPN Berniat ke MK, Begini Aturan Main Penyelesaian Sengketa Pilpres

"Baru kemudian dilampiri daftar alat bukti dan alat bukti itu sendiri," sebutnya.

Berikut tahapan penanganan perselisihan hasil Pilpres di MK:

- 23-25 Mei 2019: Pengajuan permohonan
- 11 Juni: Pencatatan permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK)
- 14 Juni: Pemeriksaan pendahuluan
- 16 Juni: Pemeriksaan persidangan
- 24 Juni: Sidang pengucapan putusan


Simak Juga 'Upaya Rekonsiliasi Pasca-Pilpres, Perlukah?':

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/jbr)