BPN Kini Maknai People Power tapi Konstitusional: Lewat MK

Jakarta - Politikus senior PAN Amien Rais menggaungkan isu people power untuk menyikapi sengketa Pemilu 2019. Amien emoh menangani kecurangan lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi kini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bicara people power yang konstitusional.

"Prabowo Subianto dan seluruh pendukungnya berkomitmen tidak akan mengambil langkah di luar konstitusi. Jangan ragukan Merah Putih-nya Prabowo, kenegarawanan Prabowo, dan patriotisme Prabowo," kata juru bicara Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Senin (22/4/2019).

Baca juga: BPN Setuju Rekonsiliasi: Prabowo-Jokowi Sahabat, Gandengan Usai Lebaran

Andre menjamin Prabowo tak akan mengorbankan demokrasi. Menurut dia, komitmen ini sudah terbukti saat Prabowo tak memanfaatkan momentum 1998 untuk melakukan kudeta militer.

Lalu bagaimana dengan people power?

"Maksud people power BPN itu adalah bagaimana menggerakkan dan mengajak serta mendorong relawan dan pendukung untuk menjaga TPS, menjaga C1, menjaga rekapitulasi di kecamatan, menjaga di kabupaten, provinsi, sampai KPU pusat, sehingga demokrasi kita terjaga jauh dari kecurangan. Begitu lo people power itu, bukan konotasi negatif untuk menggulingkan pemerintah," tutur Andre.

Bila nanti sudah ada pengumuman rekapitulasi KPU, pihak yang kalah bisa memanfaatkan rentang waktunya untuk menggugat ke MK. BPN menjamin setelah proses di MK selesai, maka ketegangan pilpres juga reda. Rekonsiliasi tercipta.

Baca juga: Amien Rais: Jika Ada Kecurangan Pemilu Kita Tidak ke MK, tapi People Power

"Setelah KPU memutuskan, lalu ada salah satu pihak yang tidak puas yang menggugat lewat MK, kemudian ada keputusan MK. Setelah itu saya yakin bahwa semua akan kembali bersatu," kata Andre.

Sebelumnya, Amien Rais menyebut people power sebagai bentuk mengatasi kecurangan di Pemilu 2019. Namun caranya bukan lewat MK. Dia menyebut people power akan dijalankan tanpa pertumpahan darah, sopan, tapi tegas.

Baca juga: People Power Dinilai Langkah Inkonstitusional

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019) lalu.


Baca Juga: Saatnya Mengubur 'Cebong' dan 'Kampret'

Simak Juga Video TKN Jokowi: Kita Tak Perlu People Power, People Party Saja

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/gbr)