Pamer Ruang Rekapitulasi, PDIP Jamin Hitungannya Transparan

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan ruang rekapitulasi suara internalnya. Hal ini ditujukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas partai.

"Dengan membuka ruang hitung PDIP yang terintegrasi dengan kamar hitung di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maka PDIP ingin memperkuat tradisi transparansi dan akuntabilitas di dalam hitung suara rakyat," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Hasto mengatakan, dibukanya ruang rekapitulasi ini menjadi bentuk tanggung jawab kepada publik. Dia tidak ingin ada pihak yang mengklaim secara sepihak hasil penghitungan suara tanpa ada dukungan data.

Baca juga: Bawaslu Pastikan Mobil Berstiker KPU di Digital Print yang Viral Tak Terkait C1

"Tapi, demi tanggung jawab kami kepada publik, hari ini kami buka. Karena kami tidak ingin ada pihak-pihak yang mengklaim secara sepihak tanpa didukung oleh data," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Bidang IT Penghitungan Suara Internal PDIP, Dimas Dendang menjelaskan ada dua sistem dalam rekapitulasi. Salah satu sistemnya adalah menganalisis kejanggalan yang terjadi di setiap TPS.

"Kita punya 2 sistem, yang pertama Sistagasmonev (Sistem Saksi dan Tata Laksana, Penugasan, Monitoring, dan Evaluasi) dan sistem deteksi dini dan analisa data, ini sistem yang kemudian secara otomatis akan menganalisa hasil perolehan suara kita. Jadi yang kita lakukan tidak hanya sekadar menghitung, tapi juga menganalisa kejanggalan yang terjadi di setiap TPS, baik sistem maupun manual," ucap Dimas.

Baca juga: Caleg PDIP Diduga Bakar 15 Kotak Suara, KPU Jambi Siapkan Coblosan Ulang

Dimas pun menjelaskan hingga saat ini data yang sudah masuk dari 140 ribu TPS menunjukkan 59% untuk paslon 01 dan 41% untuk paslon 02.

"Pada waktu lalu datanya bergerak, pada press conference kita pasangan Jokowi-Amin mendapatkan 62 persen, sekarang 59 persen, Pak Prabowo-Sandi 41 persen dari 140 ribu TPS yang sudah ter-input. Bisa di-compare dengan website-nya KPU dan KawalPemilu," terang Dimas. (rvk/rvk)