DetikNews
Rabu 17 April 2019, 22:39 WIB

JK Minta Pileg dan Pilpres Dipisah pada 2024

Tim detikcom - detikNews
JK Minta Pileg dan Pilpres Dipisah pada 2024 Wapres Jusuf Kalla (Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
FOKUS BERITA: Mantap Memilih!
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) ingin agar pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dipisahkan pada Pemilu 2024 nanti. JK mengungkapkan hal ini setelah berbincang dengan para ketua-ketua partai politik.

"Saya tadi sore bicara dengan ketua-ketua partai, semuanya mempunyai pandangan sama bahwa proses pemilu kali ini rumit dan sulit. Oleh karena itu harus dievaluasi dan solusi yang sependapat ialah kembali memisahkan pileg dan pilpres," kata JK di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (17/4/2019).


Menurutnya, dampak pemilu serentak ialah berkurangnya atensi masyarakat terhadap pileg. Menurutnya, pileg tak kalah penting dengan pilpres karena menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan.

JK melihat selama tujuh bulan masa kampanye hingga hari pencoblosan, perhatian masyarakat lebih tersedot pada pasangan capres-cawapres. Padahal di saat yang bersamaan juga berlangsung pileg.


[Gambas:Video 20detik]


"Masalahnya sendiri ialah pileg itu tenggelam karena ramainya pilpres, justru pileg itu kurang mendapat perhatian termasuk dari media sendiri. Oleh karena itu harus dievaluasi dan semua sepakat harus dievaluasi ulang," kata JK.

Menurut JK, dampak dari pemilu serentak ini adalah kurangnya atensi dari masyarakat terhadap pileg, padahal pemilihan legislator tidak kalah pentingnya dengan pilpres mengingat pileg menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan.


Sebelumnya, JK kerap kali berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilu paling rumit di dunia. Sebab dalam satu kesempatan masyarakat harus memilih lima entitas, yakni presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Dampaknya juga, proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara akan memakan waktu yang tidak singkat. Penghitungan di 809.563 TPS berlangsung selama dua hari sejak hari pemungutan suara hingga Kamis (18/4). Selanjutnya, rekapitulasi dilakukan bertahap mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan berakhir di KPU RI pada 25 April-22 Mei.


KPU Buka Suara Usai Banyak Masyarakat Pertanyakan Hasil Quick Count, Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]


(jbr/idh)
FOKUS BERITA: Mantap Memilih!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed