.webp)
"Kita masih mendata jumlah TPS yang memang harus dilakukan pemungutan suara susulan. Ada mungkin sekitar 11 kabupaten bukan provinsi," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Rabu (17/4/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti kita masih merekap misalnya 11 kabupaten itu melibatkan total berapa TPS, itu terus kita update. Kita masih mendetilkan lagi, masalahnya bukan hanya di kabupaten itu. Tapi jumlah TPS yang memang bermasalah," kata Pramono.
Pramono mengatakan masalah yang terjadi lantaran ada kendala soal logistik pemilu. Dia menjelaskan beberapa kabupaten/kota tersebut terdapat di Banggai, Nias Selatan hingga Banyuasin. Selain itu, Pramono juga mengatakan terdapat di Jayapura, Yahukimo, Intan Jaya dan Tolikara.
"Ada di Banggai, kemudian ada di kota Jambi. Ada di Nias Selatan, ada di Sumatera Selatan, ada di Banyuasin. Masing-masing Kabupaten Kota sih beda-beda jumlahnya masing-masing. Memang sudah mendata tapi data kita belum lengkap," kata Pramono.
"Di Papua sebenarnya ada di 4 kabupaten/kota, yang di kota Jayapura sendiri ada dua distrik yang memang logistiknya terkendala. Kemudian Yahukimo, Intan Jaya, Tolikara itu memang sejak semalam kondisi memang sangat berat sekali soal pergerakan logistiknya," sambungnya.
KPU Buka Suara Usai Banyak Masyarakat Pertanyakan Hasil Quick Count, Simak Videonya:
(dwia/idn)
