detikNews
Selasa 09 April 2019, 15:13 WIB

Sudah Ditunda, BPN Tetap Gelar Konpers Kaitkan HUT BUMN-Kampanye Jokowi

Rolan - detikNews
Sudah Ditunda, BPN Tetap Gelar Konpers Kaitkan HUT BUMN-Kampanye Jokowi Habiburokhman memimpin konferensi pers soal HUT BUMN. (Rolan/detikcom)
Jakarta - BUMN mengulur waktu pelaksanaan acara puncak peringatan HUT mereka yang sebelumnya berbarengan waktunya dengan kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 13 April 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap menggelar konferensi pers terkait hal itu dengan tujuan memberi peringatan.

"Peringatan terbuka. Jangan manfaatkan BUMN untuk kepentingan kampanye. Kami mendengar adanya informasi HUT BUMN dan sejumlah BUMN dengan mendatangkan 150.000 massa ke Jakarta pada tanggal 13 April mendatang, tepat bersamaan dengan kampanye paslon 01 di Gelora Bung Karno," kata Habiburokhman saat konferensi pers di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (9/4/2019).

"Kami juga mendengar desas-desus yang perlu dikonfirmasi benar atau tidaknya bahwa momen dan massa perayaan HUT BUMN tersebut akan disalahgunakan untuk memeriahkan kampanye paslon 01. Untuk itu, demi menghindari fitnah atau sebaliknya menghindari abuse of power dengan ini kami perlu menyampaikan peringatan terbuka sebagai berikut," kata Habiburokhman.


Pertama, Habiburokhman mengatakan karyawan BUMN dilarang ikut serta dalam kampanye. Dia berbicara soal pasal-pasal yang mengatur hal tersebut.

"Diatur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf d juncto Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp 24.000.000," kata dia.

Habiburokhman mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan ketat acara kampanye tersebut untuk memastikan ada-tidaknya karyawan BUMN yang dimobilisasi untuk menghadiri kampanye. Mereka mengimbau karyawan BUMN menolak setiap bentuk mobilisasi karyawan BUMN untuk menghadiri kampanye serta memberikan informasi kepada pihaknya dan publik apabila ada karyawan BUMN yang dimobilisasi untuk menghadiri kampanye.

"BUMN adalah milik bangsa dan negara, kami mendorong karyawan BUMN untuk bertindak aktif mencegah pemanfaatan BUMN untuk kepentingan politik kekuasaan. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan pemilu dengan memenuhi asas-asas demokrasi dan keadilan," ucap Habiburokhman.


Selain itu, Habiburokhman mengatakan mereka akan meminta Bawaslu melakukan pengawasan ekstraketat di hari pelaksanaan kampanye yang dimaksud. "Gampang saja sebetulnya. Bisa aja secara random massa yang hadir diabadikan didokumentasikan, nanti kan ketahuan itu karyawan BUMN atau bukan," ucap dia.

Seusai konferensi pers, Habiburokhman ditanyai perihal BUMN yang mengundurkan waktu pelaksanaan peringatan HUT tersebut. Dia mengaku belum mendapat kepastian.

"Ya kita belum dapat kepastian ditunda atau tidak tapi kita ingin jaga-jaga, jangan sampai sudah kejadian baru kita persoalkan. Cuma yang namanya info di media sosial dan media massa sudah seliweran, termasuk yang paling aktif dari Twitter Pak Said Didu ya," kata Habiburokhman.

"Soal adanya perayaan yang menurut beliau dipertanyakan, ada BUMN yang ulang tahun bulan ini tapi dimajukan kemudian dilaksanakan bersama Kementerian BUMN. Tanggalnya itu yang tadinya tanggal 13 atau 14 (April 2019) kan berimpitan. Ada yang mungkin dari daerah tanggal 13, 14 sampai di Jakarta. Intinya, kami hanya mengingatkan jangan sampai karyawan BUMN dimobilisasi untuk kampanye karena melanggar Pasal 280 ayat 2 huruf d juncto 521 UU No 7 Tahun 2017 yang ada ancaman pidana penjaranya dan dendanya," sebut dia.


Sebelumnya diberitakan, acara puncak HUT Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diselenggarakan pada 20 April 2019. Acara itu diundur dari rencana awal 13 April 2019.

Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia menegaskan acara HUT BUMN ke-21 akan digelar pada 20 April 2019. Namun Rini menyatakan rencana awal pihaknya memang pada 13 April.

"HUT BUMN yang ke-21, jatuh tanggal 13 April awalnya, jadi dari awal kita sudah bikin jadwal. Puncaknya kita ingin pas ultahnya, yaitu tanggal 13, karena itu kepentingan BUMN, kita inginnya bikin di Monas rame-rame," kata Rini sewaktu ditemui dalam kunjungan kerjanya di Karawang, Selasa (9/4/).
(gbr/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed