DetikNews
Selasa 09 April 2019, 15:04 WIB

Gugat ke MK, Advokat Ini Minta Tidak Kena Pasal Merintangi KPK

Andi Saputra - detikNews
Gugat ke MK, Advokat Ini Minta Tidak Kena Pasal Merintangi KPK Gedung MK (ari/detikcom)
Jakarta - Beberapa waktu terakhir, KPK menyeret para advokat nakal ke pengadilan dan dihukum. Para advokat ini dikenakan Pasal 21 UU Tipikor yaitu merintangi KPK. Tidak terima, Pasal terkait digugat ke MK.

Pasal 21 yang dimaksud berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

"Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa secara langsung dan tidak langsung Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa setiap orang tidak dimaknai 'dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan iktikad baik'," kata pemohon, Rika Irianti dalam sidang di MK, Senin (9/4/2019).

Rika adalah advokat yang tergabung di Peradi Jaksel. Menurut Rika dkk, Advokat mengajukan penundaan pemeriksaan perkara atas kliennya dengan alasan tertentu, seperti sakit atau alasan lain dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi penyidikan. Selain alasan sakit, seringkali advokat mengajukan surat penundaan pemeriksaan dalam proses penyidikan, bilamana seorang advokat baru mendapatkan
kuasa dari kliennya.

"Untuk mempelajari perkara tersebut, tentunya seorang advokat membutuhkan waktu agar dapat memberikan pelayanan dan bantuan hukum yang maksimal bagi kliennya. Bahwa klien sebagai warga negara punya hak atas bantuan hukum yang dijamin dalam Pasal 54 KUHAP dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal dari seorang advokat yang mustahil dapat dilakukan seorang advokat bila tidak ada waktu untuk mempelajarinya," ujarnya.

Dalam sidang itu, hakim konstitusi Saldi Isra meminta pemohon memperbaiki materi berkas.

"Mengapa tiba-tiba, Anda para advokat minta dibedakan itu? Nah, itu harus juga dijelaskan. Agar jangan nanti kalau dikabulkan argumentasi yang satu, kami terbentur dengan argumentasi yang lainnya. Apalagi kan jelas Undang-Undang Tipikor itu kan yang kemudian melahirkan juga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meletakkan posisi semua penegak hukum itu sama. Kecuali
memang Anda mau mengatakan, 'ya, advokat enggak usah masuk kelompok penegak hukum', begitu. Nah, itu jadi lain ceritanya," ujar Saldi Isra.

Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada 22 April 2019.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed