detikNews
Jumat 05 April 2019, 15:44 WIB

Penjelasan Lengkap Mensesneg soal Surat ke KPU Terkait OSO

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Penjelasan Lengkap Mensesneg soal Surat ke KPU Terkait OSO Mensesneg Pratikno/Foto: dok. Setneg
Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara mengirim surat ke KPU terkait putusan PTUN soal putusan pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO). Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan kronologi pengiriman surat tersebut.

Surat yang dikirim menjelaskan pengiriman surat yang merupakan tanggapan atas surat PTUN yang merujuk pada Pasal 116 Ayat 6 UU PTUN, yakni UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan UU PTUN.




"Sehubungan dengan surat yamg ditandangani Mensesneg kepada KPU. Saya sampaikan kronologisnya pada tanggal 4 Maret yang lalu ketua PTUN Jakarta nomornya sekianlah. Itu mengajukan permohonan kepada presiden agar memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Pratikno di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Berikut kronologi yang disampaikan Pratikno melalui keterangan tertulisnya:

1. Pada tanggal 4 Maret 2019, Ketua PTUN Jakarta melalui surat nomor W2.TUN1.704/HK.06/III/2019, menyampaikan permohonan kepada presiden agar memerintahkan KPU melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara OSO (putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT).





2. Surat Ketua PTUN kepada presiden tersebut merupakan bagian dari upaya melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Ayat 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009.

3. Mensesneg kemudian mengirimkan surat Ketua PTUN beserta copy putusan PTUN kepada Ketua KPU melalui suray nomor R.49/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/2019 tertanggal 22 Maret 2019 disertai pesan "untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan,".






4. Surat Mensesneg tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintervensi KPU namun sebagai bagian dari prosedur melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetao sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU PTUN.

5. Surat seperti itu sudah beberapa kali disampaikan Mensesneg kepada beberapa instansi terkait. Perihal pelaksanaan putusan PTUN Jakarta No. 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang telah berkekuatan hukum tetap diserahkan kepada KPU untuk menyikapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Saksikan juga video 'Formappi: Pencoretan OSO dari DCT Itu Tepat':

[Gambas:Video 20detik]


(fdu/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed