Round Up

Manuver Wiranto Melawan Penyebar Hoax dan Pengancam Pemilih

Adhi Indra Prasetya - detikNews
Kamis, 28 Mar 2019 22:01 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. (Azzahra Nabilla/detikcom)
Jakarta - Menko Polhukam Wiranto berjanji melawan penyebar hoax dan orang-orang yang mengancam pemilih dalam Pemilu 2019. Dia mewacanakan menjerat dengan Undang-Undang Terorisme. Seperti apa manuvernya?

Wiranto mengaku gerah atas maraknya hoax alias berita bohong terutama lewat media sosial. Eskalasinya terus meningkat. Menurutnya setidaknya sudah ada 800.000 akun yang diblokir terkait hoax.

Penyebar berita hoax, menurut Wiranto, membuat ketakutan, membangun ancaman, bahkan sudah mendelegitimasi pemerintah. Penyebaran hoax bahkan dia nilai memiliki tujuan politis sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik di Pemilu 2019. Karena itu butuh terobosan untuk memberangus penyebaran hoax.

Wiranto menyatakan wacana yang dia lontarkan ini sudah didiskusikan dengan dengan berbagai kalangan, termasuk penegak hukum. Wacana ini dia lempar agar ahli hukum ikut berpikir dan mencari solusi untuk menuntaskan hoax.


Wiranto kemudian angkat bicara soal adanya kritikan sejumlah pihak terkait dirinya yang mewacanakan menjerat pelaku penyebar hoax dengan UU Terorisme. Dia menyebut semua pihak boleh-boleh saja mengkritik tapi juga harus memberi solusi. Atau menurutnya, jangan-jangan ada yang panik tidak bisa lagi meneror karena wacana tersebut dia angkat.

"Tapi sekarang kenyataan hiruk pikuk kan. Apalagi hoax. Pak Wiranto lemparkan hoax identik dengan terorisme yang sudah mengancam dan sebagainya, maka UU Terorisme. Wah ribut, 'Pak Wiranto ngawur.' Yang ngomong itu jangan-jangan panik karena nggak bisa neror lagi," kata Wiranto di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Ir Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (28/3/2019).

Wiranto mengaku prihatin Pemilu 2019 diwarnai aksi saling ejek dan fitnah, bahkan adu fisik. Terjadi pengelompokan di masyarakat antara kubu satu dan yang lain berseteru. Padahal, menurutnya, semua seharusnya bisa dilaksanakan dengan damai karena sejatinya pesta demokrasi untuk mencari pemimpin terbaik bagi bangsa.


Selain itu, Wiranto merasa heran atas adanya orang-orang yang mengajak golput di Pemilu 2019, apalagi disertai ancaman. Dia pun mengangkat wacana pula agar ajakan golput ini dijerat dengan UU ITE, bahkan UU Terorisme. Alasannya, ajakan golput bisa mengancam terlaksananya Pemilu.

"Kalau golput banyak, nanti ke TPS terancam, yang khawatir kan kita semua. Pemilu kan milik Indonesia. Milik bangsa Indonesia. Kalau saya memberikan statement seperti itu, semata-mata kepentingan kita sebagai bangsa yang melaksanakan Pemilu, bukan kepentingan Pak Wiranto sendiri," ujarnya.

"Kalau ada orang yang mengancam masyarakat lain untuk tidak datang ke TPS, itu kan namanya teror. Saya mengusulkan, mewacanakan, bagaimana kalau kemudian dimasukkan saja ancaman tindak pidana terorisme. Itu kan wacana, silakan dikaji. Nggak setuju ya nggak apa-apa, setuju ya nanti ada prosesnya," sambungnya menegaskan.

Meski demikian, mantan Panglima ABRI ini menyatakan pernyataannya jelas masih merupakan wacana. "Silakan semua pihak yang berkompeten mengkaji. Tidak masalah jika tidak setuju dengan pendapatnya karena proses ini masih panjang."

"Tapi jangan hanya mengecam, mencela, Pak Wiranto nggak tahu hukum, ngawur, dan sebagainya. Kasih solusi dong. Ini kan milik bangsa Indonesia," ujarnya.


Wiranto mengatakan Pemilu harus berjalan dengan sukses. Dia berharap wacana yang dia lontarkan tidak diributkan. Dia mengatakan sudah menjadi tugasnya memastikan bagaimana masyarakat bisa berangkat dari rumah ke TPS dengan aman, bisa memilih sesuai hati nurani tanpa ancaman dan paksaan.

"Ini kan negara demokrasi. Saya sebagai menteri yang bertugas untuk menjaga agar Pemilu aman, Pemilu lancar, sukses, ya saya selalu berusaha menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah kewajiban kita bersama," ujarnya.

Ditanya bagaimana orang yang mengancam agar orang lain golput bisa dijerat UU Terorisme, Wiranto menyatakan itu masih wacana. Prosesnya pun bakal panjang.

"Undang-undang itu bukan saya mengatakan itu terus kayak fatwa, ya nggak. Undang-undang itu kan ada proses. Tapi undang-undang tidak tabu untuk diubah. Kita menganut satu mazhab undang-undang yang progresif. Kalau undang-undang itu sudah tidak lagi sepadan, sudah tidak lagi bisa memberikan efek tangkal, efek jera, dan keadilan dari satu kejahatan yang sudah berkembang karena kemajuan lingkungan, karena kemajuan manusia, kemajuan teknologi, maka undang-undang diubah. Ya kalau nggak diubah akan ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman, maka menimbulkan ketidaktertiban, itu saja," jelasnya panjang-lebar. (hri/rvk)