4 Caleg DPR Dapil DKI Jakarta II Tolak Hukuman Mati

4 Caleg DPR Dapil DKI Jakarta II Tolak Hukuman Mati

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 27 Mar 2019 16:53 WIB
Foto: Sejumlah caleg Dapil DKI Jakarta II. (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Empat caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II menegaskan menolak hukuman mati. Mereka menyebut penolakan terhadap hukuman mati merupakan bagian dari perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Penolakan itu diutarakan dalam sebuah acara dialog di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019). Awalnya, keempat caleg itu disodorkan pertanyaan terkait komitmen perlindungan TKI yang terancam hukuman mati.

Adapun caleg yang hadir dalam acara dialog tersebut di antaranya Tsamara Amany (caleg PSI), Nuraini (caleh PDIP), Christina Aryani (caleg Golkar), Arief Patramijaya (caleg Hanura) dan Dian Islamiati Fatwa (caleg PAN).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



[Gambas:Video 20detik]


Arief misalnya. Dia mengaku menolak hukuman mati sejak dulu. Arief menilai ada kerawanan penyalahgunaan wewenang hakim.

"Sekalipun pengadilan, betul kita punya hakim yang baik? Betul di negara luar hakimnya hebat? Ia bisa menyalahgunakan kekuasaan. Maka dari itu hukuman mati sampai sekarang saya dorong, saya tolak hukuman mati," kata Arief, di Conclave Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan.

Dian juga menyatakan tidak setuju dengan hukuman mati. Menurutnya, setiap orang layak diberikan kesempatan kedua.

Begitu juga Tsamara. Caleg milenial itu mengaku sempat menyetujui hukuman mati. Namun melihat sistem peradilan yang dinilai masih bobrok, Ketua DPP PSI itu mengubah keputusan.

"Hukuman mati tidak menyelesaikan persoalan. Korupsi dan narkoba tidak akan habis dengan hukuman mati. Kalau mau selesaikan persoalan narkoba dan korupsi kita benahi sistemnya, bukan dihukum mati orang," jelasnya.




Tsamara mengatakan, penerapan hukuman mati di Indonesia akan berimbas buruk ketika pemerintah ingin menyelamatkan TKI yang juga divonis hukuman mati. Menurutnya, perubahan aturan tentang hukuman mati di Tanah Air perlu dilakukan.

"Akhirnya menjadi malapetaka kalau kita mau menyelamatkan WNI yang di luar yang dihukum mati kita tidak boleh, kita mulai dari diri sendiri. Kita revisi hukuman kita dan kita katakan bahwa kita mengikuti standar HAM," terang Tsamara.

Nuraini juga mengaku mendukung revisi penerapan hukuman mati di Indonesia. Ia mengklaim akan mengadvokasi TKI yang terancam hukuman mati .

"Walau banyak kasus hukuman mati itu dialami teman-teman buruh migran yang rentan perlindungan di sana. Artinya kita sudah tahu bahwa ancaman itu sering kali tidak fair. Dan sering kali diskriminatif. Jadi sering kali pekerja buruh migran kita pada posisi yang marginal. Jadi bercermin bahwa proses hukum Indonesia seperti apa itu PR kemudian agenda kita semua merevisi tahap per tahap," papar Nuraini.

Namun pandangan berbeda disampaikan caleg Golkar, Christina. Dia menilai hukuman mati masih perlu diberlakukan. Christina lalu mencontohkan kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur.

"Saya bukan orang yang menyatakan hukuman mati itu gimana-gimana ya. Ada kalanya perlu ditetapkan. Contoh ketika seseorang memperkosa anak kecil yang begitu amat biadab. Apakah hukuman mati bisa dikoreksi? Saya lebih menyoroti jangan sampai ada lagi situasi ini terjadi lagi," ungkap Christina.

Sekadar informasi, para WNI di luar negeri yang memiliki hak pilih akan memilih para caleg yang masuk Dapil Jakarta II. Selain luar negeri, Dapil Jakarta II juga meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.



Tonton juga video Keinginan Tukang Sampah Maju Nyaleg:

[Gambas:Video 20detik]

(yld/zak)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads