Senin 25 Maret 2019, 11:38 WIB
Menkum HAM Ingin Semua Napi Anak Juga Dapat Kartu Identitas
Menkum HAM Yasonna Laoly (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -
Dari total 3.189 narapidana (napi) anak, baru sekitar 130 orang yang mengantongi kartu identitas anak. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly pun mendorong agar semua napi anak itu memiliki kartu identitas.
"Baru terdapat 130 anak atau 4 persen yang memiliki kartu identitas anak. Masih sangat kecil (persentasenya)," kata Yasonna di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).
"Dan yang memiliki e-KTP sebanyak 1.956 anak atau 61,3 persen," imbuh Yasonna.
Yasonna pun meluncurkan Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak, termasuk untuk para napi anak. Dia mendorong agar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) turut aktif membantu pemenuhan hak anak.
"Saya juga mengapresiasi pada Kementerian Dalam Negeri juga melalui Dukcapil di seluruh daerah yang ikut juga, tidak hanya dalam suatu identitas anak, yang belakangan ini tentang pemenuhan hak warga masyarakat," kata Yasonna.
Selain itu Yasonna secara simbolis menyerahkan e-KTP, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada perwakilan napi anak. Kartu-kartu itu disebut Yasonna akan membantu anak-anak itu selepas menjalani masa pidananya.
"Bisa dibayangkan kalau mereka ini tidak mendapat fasilitas itu tidak mendapat perlindungan negara. Jika mereka telah melalui masa penahanannya mereka akan rentan kembali melakukan atau berhadapan dengan masalah-masalah hukum," ujar Yasonna.
(abw/dhn)
"Baru terdapat 130 anak atau 4 persen yang memiliki kartu identitas anak. Masih sangat kecil (persentasenya)," kata Yasonna di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).
 Kegiatan Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak yang digelar Kementerian Hukum dan HAM (Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom) |
"Dan yang memiliki e-KTP sebanyak 1.956 anak atau 61,3 persen," imbuh Yasonna.
"Saya juga mengapresiasi pada Kementerian Dalam Negeri juga melalui Dukcapil di seluruh daerah yang ikut juga, tidak hanya dalam suatu identitas anak, yang belakangan ini tentang pemenuhan hak warga masyarakat," kata Yasonna.
Selain itu Yasonna secara simbolis menyerahkan e-KTP, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada perwakilan napi anak. Kartu-kartu itu disebut Yasonna akan membantu anak-anak itu selepas menjalani masa pidananya.
"Bisa dibayangkan kalau mereka ini tidak mendapat fasilitas itu tidak mendapat perlindungan negara. Jika mereka telah melalui masa penahanannya mereka akan rentan kembali melakukan atau berhadapan dengan masalah-masalah hukum," ujar Yasonna.
(abw/dhn)
