DetikNews
Jumat 22 Maret 2019, 17:00 WIB

Pemprov DKI akan Klasifikasi Pulau-pulau di Kepulauan Seribu

Arief Ikhsanudin - detikNews
Pemprov DKI akan Klasifikasi Pulau-pulau di Kepulauan Seribu Pulau Ayer di Kepulauan Seribu kerap didatangi wisatawan (Laila Syahidah/d'Traveler)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan mengklasifikasi pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Pulau mana yang akan dibangun sebagai wisata, permukiman, dan sebagainya.

"Supaya perencanaan pariwisata sesuai dengan rencana tata ruang yang ada di DKI. Dengan begitu nanti kita bisa menentukan pulau-pulau mana saja yang didorong untuk kegiatan wisata, pulau-pulau mana yang menjadi kegiatan permukiman, pulau-pulau mana yang menjadi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Itu semua bisa kita tentukan," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jumat (22/3/2019).


Aturan soal klasifikasi pulau akan dibahas dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Pemprov akan membahasnya tahun ini.

"Dan kita nanti akan atur melalui rencana tata ruang yang kebetulan RTRW-nya akan direvisi tahun 2019, sehingga konsisten nantinya," kata Anies.

Selain itu, Anies menyebut akan membicarakan pembangunan pariwisata Kepulauan Seribu dengan pemerintah pusat. Khususnya soal regulasi dan peraturan.


"Saya akan bicara dengan pemerintah pusat terutama pada regulator di framework (kerangka kerja), atau pada tata kelola aturannya. Ketika kita mengharapkan pengembangan suatu wilayah. Yang paling mendasar adalah soal aturan," ucap Anies.

Dengan adanya peraturan, maka akan menjamin kepastian investasi. Sehingga, investor tenang untuk menanamkan modalnya.


"Mengapa aturan itu penting? Karena kita mengundang orang untuk berinvestasi. Kalau orang berinvestasi, maka pertanyaan paling mendasar adalah apakah aturan-aturannya memungkinkan memberikan ke arah rasa aman kepada yang berinvestasi. Apakah aturannya sejalan, apakah ada aturan yang conflicting (bertentangan)," ucap Anies.

"Jadi sebelum kita berbicara tentang membangun infrastruktur dan lain-lain, yang nomor satu dilihat adalah regulatory framework (kerangka kerja regulasi). Kalau aturannya itu konsisten, tidak conflicting maka orang nyaman untuk melakukan kegiatan usaha," sambungnya.
(aik/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed