"Saya sudah baca konfirmasi dari perusahaannya, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan bukan dipecat. Jadi kita lihat saja bukti-buktinya, apakah benar ada bukti PHK, atau apa ada bukti pemberhentian lain," ujar anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman saat dihubungi Jumat (22/3/2019).
"Saya heran persoalan sederhana ko seolah dipolitisir, kalau perusahaan bilang tidak PHK dan Bu Nurulita bilang tidak mengundurkan diri ya dia tinggal lanjutkan saja kerja di situ," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman kemudian membandingkan dengan kasus enam guru honorer yang berfoto pose dua jari dan memegang stiker Prabowo-Sandi. Menurutnya hal ini berbeda karena keenam guru tersebut langsung diberhentikan oleh pemprov Banten.
"Kasus ini beda banget dengan guru honorer yang beneran di PHK, hanya karena foto dengan stiker Prabowo dan gestur dua jari. Kalau ini jelas perusahaan bilang tidak ada PHK," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Nurullita mengaku dipecat pada 25 Februari lalu. Sehari sebelum dipecat, Nurullita menghadiri acara relawan bersama capres Joko Widodo di Sentul, Bogor, dan mengaku sudah di-bully dalam perjalanan menuju acara. Dia juga mengaku sempat meng-upload foto dan video terkait acara itu. Namun, menurut dia, itu malah jadi bahan olok-olok rekan kerjanya di grup WhatsApp.
Keesokan harinya, Nurullita langsung dipanggil dan diminta menandatangani surat pemberhentian. Atasannya juga menyinggung soal sikap Nurullita yang menghadiri acara relawan Joko Widodo.
Tetapi hal ini dibantah oleh pihak perusahaan. Nurullita disebut mengundurkan diri sendiri dari perusahaan.
"Nggak ada pemecatan, orang dia yang keluar sendiri," kata Komisaris PT Pelopor Pratama Lancar Abadi Merry Puspitasari saat dihubungi detikcom, Kamis (21/3/2019).
Merry membantah perusahaan telah memecat Nurullita secara sepihak. Dia menegaskan perusahaan sama sekali tidak mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja. (dwia/idn)
