Suharso Jadi Plt Ketum Gantikan Rommy, PPP Bicara Fatwa Majelis Syariah

Jakarta - Suharso Monoarfa disepakati menjadi Plt Ketum PPP menggantikan Romahurmuziy (Rommy) yang dicopot karena berstatus tersangka di KPK. PPP menjelaskan soal kesepakatan Suharso sebagai Plt ketum meski tak sesuai AD/ART partai.

Waketum PPP Reni Marlinawati menjelaskan, AD/ART PPP mengatur mengenai posisi Plt ketum yang harus diisi oleh Waketum PPP.

"Bahwa dalam ketentuan Anggaran Rumah Tangga yang telah diatur di mana para wakil ketua umum harus menggantikan wakil ketua umum. Tetapi karena terdapat atas pertimbangan Mahkamah Partai dan fatwa dari Majelis Syariah, maka seluruh wakil ketua umum menyetujui atas pertimbangan para majelis tersebut dan disampaikan oleh Majelis Syariah," kata Reni dalam jumpa pers di kantor DPP PPP, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Baca juga: Rommy Tersangka, Mbah Moen: Hormati Hukum, PPP Harus Diselamatkan

Majelis Syariah sambung Reni mengusulkan Suharso Monoarfa menjadi Plt Ketum. Ditegaskan Reni, fatwa Majelis Syariah PPP sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

"Tentu kami sekali lagi mengajak kepada seluruh kader di seluruh Indonesia untuk tetap berada di dalam satu barisan menjaga soliditas dan tetap semangat untuk terus berjuang bersama PPP dan tentu mengamankan serta memastikan bahwa di dalam Pemilu 17 April 2019, PPP tetap menjadi pemenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DPP PPP," kata Reni.


Rommy dicopot dari posisi ketum PPP setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Romahurmuziy diduga meloloskan pendaftar seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag yakni Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin.

Baca juga: Sebelum Dicopot, Romahurmuziy Kirim Surat Pengunduran Diri ke PPP

KPK menyebut Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Rommy terkait posisi kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta kepada Rommy diduga terkait posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019.

"Dalam perkara ini, diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Sabtu (16/3).

(fdn/fdn)