Kontroversi Stiker Keluarga Miskin: Warga Malu, Dinas Maju Terus

Palembang - Sekitar 600 kepala keluarga tidak mampu di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan mundur dari penerima bantuan pemerintah. Ada yang mengaku sudah hidup layak, ada pula karena malu.

Seorang warga bernama Ali menyatakan mundur dan menilai bahwa pemasangan stiker 'Keluarga Miskin' di rumah mereka diskriminatif. Bahkan dirinya menilai apa yang dilakukan pemerintah sangat tidak cocok.

"Ingat orang miskin pun punya harga diri. Jangan sampai yang warga benar-benar memang layak menerima justru mundur karena merasa malu rumahnya ditempel label atau stiker 'KK Miskin'," ujar Ali saat dikonfirmasi, Senin (11/3/2019).

Baca juga: Malu Dicap Keluarga Miskin, Ratusan Penerima Bantuan Pilih Mundur

Lebih lanjut, Ali masih berharap ada cara lain dari pemerintah untuk membuktikan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tepat sasaran. Sehingga yang dilakukan pemerintah tidak melukai hati penerima bantuan.

"Ya semoga saja ada cara lain yang bisa digunakan supaya tak melukai perasaan masyarakat. Meskipun sebenarnya yang dilakukan itu untuk masyarakat juga kan," kata Ali.

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Sosial OKI, Amiruddin mengatakan hingga kini sudah ada 600-an kepala keluarga yang menyatakan mundur sebagai peneriima bantuan. Hal ini dilakukan karena sudah banyak yang hidup layak.

"Sampai hari ini sudah ada sekitar 600 keluarga yang mundur untuk penerima bantuan. Bahkan upaya ini sudah kami lakukan di beberapa kecamatan di OKI, rumahnya dipasangin lebel atau stiker," kata Amir.

"Bukan diskriminatif, tapi masih banyak orang kaya yang mengaku-ngaku hidup miskin. Setelah kami pasang, hasilnya pun cukup menggembirakan. Jadi yang mundur bisa digantikan sama keluarga lainnya," katanya.

Tercatat saat ini yang masuk basis data terpadu (BDT) ada sebanyak 300 orang. Sementara sekitar 300-an dikembalikan karena dalam DBT telah habis dan akan dilakukan pendataan ulang agar dapat menggantikan.

Baca juga: Respons Pidato AHY, TKN Beberkan Modifikasi Program SBY di Era Jokowi

Kadinsos menjelaskan dengan program pemasangan label ini warga diharapkan dapat saling mengawasi para penerima bantuan. Selain agar tepat sasaran juga untuk melindungi hak masyarakat yang layak menerima.

"Sering kali ada intimidasi yang diterima petugas dilapangan, ada yang memaksa dimasukan meskipun sudah hidup layak. Saya fikir dengan adanya pemasangan label ini akan meminimalisir hal seperti itu," tutupnya. (ras/asp)