Malu Dicap Keluarga Miskin, Ratusan Penerima Bantuan Pilih Mundur

Ogan - Ratusan penduduk miskin di daerah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mendadak mundur dan tidak lagi mau menerima bantuan pemerintah. Hal ini setelah ada stempel 'Keluarga Miskin' di rumah mereka.

"Kami memang sudah memasang stiker dan stampel keluarga penerima bantuan pemerintah. Dalam stampel tertulis jika penghuni rumah keluarga 'tidak mampu' dan perlu dibantu," terang Kepala Dinas Sosial OKI, Amir saat dikonfirmasi, Rabu (6/3/2019).

Pemasangan stampel sudah dilakukan di Kecamatan Mesuji sejak beberapa waktu lalu. Hasilnya, dari 1.595 kepala keluarga yang terdaftar, 25 persen memilih untuk mundur sebagai penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Awalnya penerima bantuan pemerintah program PKH itu 1.595 kepala keluarga. Setelah dipasang stampel mereka sadar, terakhir menyatakan untuk mundur, saat ini tersisa 1.252. Untuk 343 pilih mundur secara sukarela," kata Amir.

"Kalau keluar dari prrogram PKH harus keinginan atau kesadaran masyarakat, istilahnya ya mengundurkan diri. Maka penulisan di dinding rumah ini sebagai salah satu upaya memastikan program pro poor ini tepat sasaran" katanya.

Di kabupaten OKI sendiri, kata Amir, ada sekitar 35.525 keluarga yang menerima bantuan PKH. Seluruhnya tersebar di 18 kecamatan berdasarkan catatan tahun 2015 lalu.

Saat dikonfirmasi terpisah Camat Mesuji, Mukhlis mengatakan upaya pemasangan stampel dan stiker sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan melihat penerima bantuan agar tidak salah sasaran.

"Kita bersama perangkat kepala desa sudah melakukan validasi ulang untuk penerima PKH. Jadi ada kesepakatan bersamanya bahwa rumah penerima manfaat kita tulis dengan cat semprot," kata Mukhlis.

Apakah karena sadar diri ataupun malu, penerima bantuan akhirnya menyatakan untuk mundur. Ada pula yang mengaku sudah hidup layak dan tidak perlu dapat bantuan.

"Banyak warga yang tadinya menerima tapi tidak mau dicap sebagai keluarga miskin. Akhirnya mereka menyatakan untuk mundur dari program itu," tutup Mukhlis. (ras/asp)