detikNews
Jumat 08 Maret 2019, 11:54 WIB

Anies Ubah Pergub TGUPP: Bidang Jadi 4, Anggota Diberi Uang Transpor

Zunita Putri - detikNews
Anies Ubah Pergub TGUPP: Bidang Jadi 4, Anggota Diberi Uang Transpor Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Aturan itu mengubah susunan TGUPP menjadi empat bidang dan mengatur pemberian tunjangan uang transpor kepada setiap anggota.

Anies mengatakan sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dalam struktur TGUPP. Dia menyebut pergub baru itu hanya mengubah aturan bagi aparatur sipil negara (ASN) agar bisa bertugas dalam struktur TGUPP.

"Oh nggak (perubahan), sebenarnya bukan perombakan, sehingga sekarang memungkinkan bagi ASN untuk berada di situ," kata Anies seusai acara peresmian di Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).



Pergub itu juga mengatur tunjangan atau pengganti transpor untuk anggota TGUPP. Namun Anies menyebut uang itu hanya masalah teknis.

"Ya itu sih teknis saja," ucapnya.

Selain itu, Anies merombak bidang-bidang strategis di TGUPP. Di pergub sebelumnya, ada lima bidang, tapi saat ini diringkas menjadi empat bidang.

Keempat bidang itu meliputi bidang respons strategis yang bertugas menganalisis aduan masyarakat. Bidang ini juga memiliki kewenangan menindaklanjuti aduan masyarakat dengan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Lalu, bidang hukum dan pencegahan korupsi, merupakan gabungan dari bidang harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi. Tugasnya menganalisis kebijakan gubernur dalam rangka penanganan masalah hukum dan pencegahan korupsi. Selanjutnya, bidang pengelolaan pesisir yang mempunyai tanggung jawab untuk menganalisis kebijakan gubernur terkait pengelolaan pesisir.



Terakhir, bidang ekonomi dan percepatan pembangunan, yang bertugas memberikan pertimbangan terkait penganggaran program prioritas gubernur. Tim ini memberikan dukungan inisiasi kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan program prioritas gubernur. Selain itu, bidang ini bisa memberikan masukan kepada gubernur ataupun bawahannya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat peninjauan lapangan.

Berikut ini beberapa peraturan TGUPP yang diperbarui Anies dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP, yang diundangkan pada 22 Februari 2019:

1. Pasal 7 terkait Susunan keanggotaan TGUPP

A. Ketua TGUPP merangkap anggota
B. Bidang Respons Strategis
C. Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
D. Bidang Pengelolaan Pesisir
E. Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan

2. Pasal 26 terkait Tata Kerja (uang transpor):

Dalam rangka pelaksanaan tugas TGUPP dapat diberikan tunjangan atau pengganti uang transpor dan wewenangnya, TGUPP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(zap/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed