DetikNews
Rabu 06 Maret 2019, 14:56 WIB

Terapkan Layanan Berbasis IT, Menkum HAM Harap Tak Ada Lagi Pungli di Lapas

Matius Alfons - detikNews
Terapkan Layanan Berbasis IT, Menkum HAM Harap Tak Ada Lagi Pungli di Lapas Foto: Menkum HAM Yasonna Laoly (Rengga Sancaya/detikcom)
Bogor - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mencanangkan enam lembaga pemasyarakatan (lapas) masuk dalam Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM). Enam lapas tersebut saat ini sudah mulai menerapkan layanan berbasis teknologi informasi.

"Upaya konkret tahun 2019 ini kita berupaya pembangunan zona integritas bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, kita tingkatkan yang enam ini mudah-mudahan, semoga lapas ini bisa jadi benchmark," ujar Yasonna dalam sambutannya, di Lapas kelas IIA Cibinong, Bogor, Rabu (6/3/2019).


Enam lapas yang dimaksud adalah Lapas kelas IIA Metro, Lapas kelas IIA Salemba, Lapas kelas IIA Cibinong, Lapas kelas IIA perempuan Malang, Rutan kelas I Cirebon, dan Lapas kelas IIA perempuan Semarang. Keenam lapas itu saat ini sudah masuk dalam Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Yasonna berharap dengan layanan dan fasilitas yang berbasis IT, lapas dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari pungutan liar (pungli). Sebab, warga binaan sudah dapat mengakses informasi terkait hak-hak yang didapatnya secara online.

"Semua sudah gunakan teknologi IT, bebas dari peredaran uang, dilayani dengan hati, dan semua warga binaan nya bisa tau haknya kapan bisa diakses anytime kalau dia keluar di saat itu tau," katanya.

"Remisi, asimilasi, cuti bersyarat dan lain lain ini memangkas birokrasi yang berbulan bulan menjadi hanya hitungan hari, ya sehingga SKnya sudah sampai di sini, tanggalnya tadi sudah ada saya langsung kasih serahkan SK," imbuh Yasonna.

Yasonna mengatakan selama ini pelayanan lapas yang kurang dan terjadinya over kapasitas selalu menjadi sorotan. Dengan zona WBBM ini dia ingin mewujudkan lapas yang bersih dan bisa melayani dengan baik.

"Kita akan bawa pelayanan warga binaan dan juga lingkungannya di dalam semua harus betul betul bebas dari pungutan liar dan betul bisa melayani masyarakat dengan baik, dan melayani tamu dengan baik, kalian sudah lihat tadi fasilitasnya ramah anak, ya, semuanya ini sudah memenuhi syarat," ujar Yasonna.

Dia berharap dengan semakin canggihnya layanan yang diberikan oleh Kemenkum HAM, ke depan tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi.

"Kita ini sudah secara telanjang bisa dilihat oleh masyarakat melalui teknologi IT seksrang dan perkembangan masyarskat yang makin ceriwis, dan menuntut pelayanan tinggi, apalagi medsos yang satu isu viral membuat kita blingsatan, banyak prestasi hanya satu titik persoalan dan noda bisa viral maka apa, prestasi kita bisa hancur sesaat," katanya.


Hal senada juga disampaikan Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami. Dia mengatakan dengan layanan berbasis online, napi dapat mengetahui informasi remisi di awal.

"Dengan adanya deklarasi pemberian hak kepada Napi yang sejak awal Napi sudah tau dapat remisi berapa dan kapan, mendapat remisi umum, khusus berapa, kemudian kapan PB, kapan CB, dengan diumumkan di awal tahun seharusnya mereka sudah punya kepastian tidak ada lagi hak-hak yang timbulkan pungli," kata Sri Puguh.
(mae/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed