detikNews
Senin 04 Maret 2019, 14:10 WIB

Soal Reforma Agraria Era Jokowi, Redistribusi Tanah Jadi Sorotan

Indra Komara - detikNews
Soal Reforma Agraria Era Jokowi, Redistribusi Tanah Jadi Sorotan Sekjen KPA Dewi Kartika (kanan). (Foto: Indra Komara/detikcom)
Jakarta - Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengkritik program reforma agraria yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi selalu luput menyampaikan data soal redistribusi tanah.

Dewi awalnya menjelaskan kalau program reforma agraria yang dijalankan Jokowi hanya sebatas bagi-bagi sertifikat tanah. Padahal, redistribusi tanah yang harus disoroti juga.

"Yang luput selalu dari statement presiden adalah soal redistribusi tanah sendiri. Jadi yang banyak dirilis oleh pemerintah adalah perkembangan sertifikasi sosial dan sertifikasi tanah tetapi sedikit menjelaskan progres dari janji redistribusi tanah. Karena setengah 9 juta hektare tanah itu akan dilakukan lewat redistribusi tanah," kata Dewi di Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).




Reforma Agraria 9 juta hektare ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Skemanya yakni, legalisasi aset 4,5 juta hektare yang terdiri dari legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat yaitu seluas 3,9 juta hektare.

Kemudian pemerintah dalam Perpres tersebut juga menjanjikan melakukan redistribusi tanah 4,5 juta hektare yang meliputi redistribusi tanah terhadap HGU habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 400.000 hektare dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare.

"Nah progres yang redistribusi tanah inilah yang jarang dirilis pemerintah. Bahkan Disinyalir dari pengamatan kami di lapangan target redistribusi tanah 4,5 juta hektare itu hanya baru realisasi 785 hektare di 4 desa sepanjang 4 tahun. Sisanya seperti pembagian sertifikat tanah," kata Dewi.




Dewi berharap pemerintah tak hanya melakukan bagi-bagi sertifikat tanah dalam implementasi program reforma agraria. Dia juga meminta pemerintah membuka data HGU.

"Harus ada langkah konkret apalagi kalau cuma jadi berbalas pantun terkait Pilpres 2019. Kita hindari ini hanya jadi debat kusir politik saja. Salah satunya adalah pemerintah perlu segera data HGU dibuka. Data HGU data konsesi perkebunan itu harus segera dibuka

"Sebenarnya MA sudah memberikan keputusan setidaknya ada informasi HGU harus dibuka ke publik. Minimal siapa pemiliknya, berapa luas, komoditasnya, dan periodenya, sehingga masyarakat, publik bisa ikut mengawasi berjalannya konsesi ini," kata Dewi.

Diberitakan sebelumnya, KPA menyerahkan laporan progres tinjauan evaluasi kebijakan reforma agraria pemerintahan Presiden Jokowi ke Ombudsman RI. Dari pelaporan itu, Ombudsman menyatakan reforma agraria selama 4 tahun jalan ditempat.

"Kita di Ombusdman melihat sama KPA kalau kita boleh nyatakan bahwa sebetulnya reforma agraria yang tujuan utamanya itu relatif jalan di tempat selama 4 tahun. Kalaupun ada satu prestasi sertifikasi dan sebagainya, itu adalah sertifikasi di wilayah yang merupakan clear n clean yang sebetulnya hak warga negara yang dalam situasi normal," kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih.


Simak Juga 'Jokowi Tantang Penerima Konsesi Besar Kembalikan Tanah Negara':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/zak)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com