Serangan FUI dan Tangkisan KPU soal Independensi

Jakarta - Forum Umat Islam (FUI) menggelar aksi dan melancarkan 'serangan' kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai netralitas penyelenggara Pemilu tersebut. Tuntutan FUI ditangkis oleh KPU.

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin, yang tergabung dalam massa FUI, meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Jika tidak, Novel meminta KPU dibubarkan.

Baca juga: Novel Bamukmin: Kalau KPU Tidak Netral, Kita Wajib Bubarkan

"Kita mendatangi KPU tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!" kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Novel lalu kembali berbicara tentang oknum-oknum yang menurutnya seharusnya netral tapi tidak netral. Dia pun menyebut gubernur hingga menteri sudah tidak netral.

Baca juga: Amien Rais Minta Audit Forensik, KPU: Hasil Pemilu Tak Ditentukan IT

"Gubernur sudah tidak netral. Saya laporkan ke Bawaslu bagaimana Menteri Agama tidak netral, Menteri Tenaga Kerja tidak netral, gubernur tidak netral, camat-camat. Mereka terang-terang sudah dukung nomor 01," ujarnya.

Merespons Novel, KPU menegaskan selalu berupaya independen. KPU memberi contoh sikap independen KPU soal perang tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. KPU menyatakan dua tagar itu tak melanggar aturan apa pun.

Baca juga: Jawab 'Ancaman' Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

"Saya merespons, insyaallah, kami bertujuh dalam posisi independen," kata komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam audiensi dengan massa aksi Forum Umat Islam di gedung KPU.

Seusai audiensi, Wahyu ditanya lebih spesifik soal ancaman Novel. Dia menegaskan KPU akan membuktikan bekerja secara independen.

"Menurut saya, harapan bahwa KPU independen, netral, itu harapan kita semua. Dan kami, Insyaallah, KPU akan membuktikan bahwa kami akan bekerja secara independen, bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pembubaran atau tidak pembubaran, menurut saya, ada mekanisme hukum yang mengatur," ujar Wahyu.


Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini. (dkp/zak)