Anies akan Copot Pejabat yang Terlibat Jual Beli Jabatan

Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan sanksi pencopotan bagi pejabat yang terbukti melakukan transaksi jual-beli jabatan. Anies meminta agar informasi-informasi soal dugaan penyimpangan pejabat dilaporkan.

"Jadi kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, kita akan usut (oknumnya). Tapi kalau dia tidak lapor, dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu penyuapan," ujar Anies kepada wartawan di GOR Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Saefullah meminta masyarakat yang memiliki informasi dugaan penyimpangan segera melapor. Dia menjamin rotasi 1.125 pejabat pada Senin (25/2) bersih dari transaksi jabatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Kalau ditemukan di lapangan, infokan ke saya. Saat itu juga kita selesaikan kalau ada penerimaan permainan uang," kata Saefullah kepada wartawan.

Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta punya kewenangan merotasi pejabat di bawahnya. Hal itu untuk mendukung program yang telah dicanangkan.

"Semua itu hak pimpinan. Jadi rotasi di TNI, Polri, dan daerah lain, di mana saja, ttu biasa-biasa saja rotasi itu. Kalau kepala daerah mau mengusung visi-misi lebih cepat terwujud, ya hak dia untuk melakukan rotasi," kata Saefullah.

Sebelumnya, PKB DKI mendukung rotasi pejabat besar-besaran oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika tujuannya untuk proses penyegaran organisasi. Di sisi lain, PKB menyoroti desas-desus pemilihan lurah yang memerlukan tarif.

"Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung. Tapi untuk desas-desus bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti Pak Anies (perhatikan). Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Rabu (27/2). (aik/fdn)