Rabu 27 Februari 2019, 16:12 WIB
Kontroversi Usulan Wisata Halal Bali, BPN: Masa Sih Menpar Tak Paham?
Taufan Rahmadi (Dok Pribadi)
Jakarta -
Penolakan Menteri Pariwisata Arief Yahya terhadap usul pariwisata halal di Bali yang dilontarkan cawapres Sandiaga Uno direspons BPN Prabowo. BPN mempertanyakan pemahaman Arief soal konsep pariwisata halal.
"Masa sih Menteri Pariwisata tidak paham konsep pariwisata halal? Pariwisata halal, seperti yang sudah saya jelaskan adalah tentang extended services untuk wisatawan yang memang menginginkan layanan halal," kata jubir BPN Prabowo-Sandi yang juga pegiat pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, kepada wartawan, Rabu (27/2/2019).
Taufan mengatakan, untuk wisatawan muslim, tentunya layanan halal akan dicari dan dibutuhkan, misalnya makanan halal, toilet basah, serta fasilitas standar halal lainnya. Menurut dia, tak ada benturan budaya dan agama dalam konsep pariwisata halal.
"Jadi, jangan dibenturkan dengan agama dan budaya. Ini justru menjadi salah satu opsi bagi segmen wisatawan muslim ketika datang ke Bali untuk mendapatkan fasilitas halal," ujar Taufan.
"Apabila Gubernur Bali dan Menteri Pariwisata membenturkan budaya dan agama dalam konsep fasilitas halal, maka itu salah kaprah," imbuhnya.
Layanan halal, Taufan melanjutkan, tidak menjadi paksaan dan tentunya tidak membunuh wisata konvensional. Layanan halal hanya menjadi layanan tambahan.
"Justru aneh apabila pemerintah tidak peduli dengan hak wisatawan muslim yang datang ke Bali untuk mendapatkan fasilitas halal. Kepedulian pemerintah atas hak wisatawan muslim ini patut dipertanyakan," ujarnya.
Sebelumnya, Menpar Arief Yahya menanggapi usulan Sandiaga Uno soal penerapan wisata halal di Bali. Arief menyebut positioning Bali sebagai destinasi wisata budaya itu sudah kuat dan tidak perlu mendapat imbuhan 'wisata halal' lagi.
"Saya rasa positioning Bali sebagai pariwisata budaya berbasis 'Tri Hita Karana' itu sudah sangat kuat untuk Bali. Kalau sudah kuat seperti itu, saya rasa tidak perlu lagi (wisata halal, red)," ujar Arief saat ditemui di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kemenpar, Jakarta, Selasa (26/2) malam.
(tor/tor)
"Masa sih Menteri Pariwisata tidak paham konsep pariwisata halal? Pariwisata halal, seperti yang sudah saya jelaskan adalah tentang extended services untuk wisatawan yang memang menginginkan layanan halal," kata jubir BPN Prabowo-Sandi yang juga pegiat pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, kepada wartawan, Rabu (27/2/2019).
Taufan mengatakan, untuk wisatawan muslim, tentunya layanan halal akan dicari dan dibutuhkan, misalnya makanan halal, toilet basah, serta fasilitas standar halal lainnya. Menurut dia, tak ada benturan budaya dan agama dalam konsep pariwisata halal.
"Jadi, jangan dibenturkan dengan agama dan budaya. Ini justru menjadi salah satu opsi bagi segmen wisatawan muslim ketika datang ke Bali untuk mendapatkan fasilitas halal," ujar Taufan.
"Apabila Gubernur Bali dan Menteri Pariwisata membenturkan budaya dan agama dalam konsep fasilitas halal, maka itu salah kaprah," imbuhnya.
Layanan halal, Taufan melanjutkan, tidak menjadi paksaan dan tentunya tidak membunuh wisata konvensional. Layanan halal hanya menjadi layanan tambahan.
"Justru aneh apabila pemerintah tidak peduli dengan hak wisatawan muslim yang datang ke Bali untuk mendapatkan fasilitas halal. Kepedulian pemerintah atas hak wisatawan muslim ini patut dipertanyakan," ujarnya.
Sebelumnya, Menpar Arief Yahya menanggapi usulan Sandiaga Uno soal penerapan wisata halal di Bali. Arief menyebut positioning Bali sebagai destinasi wisata budaya itu sudah kuat dan tidak perlu mendapat imbuhan 'wisata halal' lagi.
"Saya rasa positioning Bali sebagai pariwisata budaya berbasis 'Tri Hita Karana' itu sudah sangat kuat untuk Bali. Kalau sudah kuat seperti itu, saya rasa tidak perlu lagi (wisata halal, red)," ujar Arief saat ditemui di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kemenpar, Jakarta, Selasa (26/2) malam.
(tor/tor)
