Selasa 26 Februari 2019, 15:03 WIB
Soal Wisata Halal di Bali, TKN Jokowi: Sandi Konsisten Politisasi Agama
Isyana Bagoes Oka (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Janji Sandiaga Uno soal pengembangan wisata halal di Bali menuai pro dan kontra. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menuding politik simbol jadi jualan Sandiaga di setiap masa kampanye.
"Sebenarnya saya tidak mengerti kenapa mesti ada istilah 'wisata halal'. Tampaknya Sandi konsisten dengan politik simbol, mempolitisasi agama dengan menambahkan kata 'halal'," ungkap Wakil Ketua Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan TKN Jokowi-Ma'ruf, Isyana Bagoes Oka, kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).
Ketua DPP PSI asal Bali ini juga mengaku heran mengapa soal halal menjadi isu khusus di Pulau Dewata. Isyana mengatakan wisatawan tak kesulitan mencari makanan halal dan tempat ibadah untuk umat Islam di Bali.
"Selama ini banyak turis dari Timur Tengah yang berwisata ke Bali dan tentunya bisa mendapatkan makanan halal. Musala dan masjid juga tersedia," tuturnya.
Seperti diketahui, isu soal wisata halal di Bali muncul ketika Sandiaga berkampanye di Bali. Menurutnya, ceruk pasar wisata halal sangat menggiurkan.
Usul Sandi ditolak mentah-mentah oleh Pemprov Bali. Wacana wisata halal disebut tak sesuai dengan branding Bali sebagai destinasi pariwisata budaya.
"Saya kira untuk Bali sudah ada branding-nya sesuai kearifan lokal Bali. Karakter Bali yaitu pariwisata berbasis budaya. Saya kira nggak perlu lagi kita mengembangkan branding yang lain justru itu akan mempersempit dan mengecilkan branding sejenis yang sudah ada di Bali, wisata budaya," ujar Gubernur Bali I Wayan Koster.
Pernyataan Koster mendapat kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga. Pemprov Bali dinilai salah persepsi mengenai arti dari wisata halal.
"Pemda Bali salah persepsi dalam hal wisata halal ini. Wisata halal bicara soal halal lifestyle, extended services yang diberikan kepada para wisatawan yang memang membutuhkan pelayanan halal di saat mereka berlibur ke suatu destinasi. Dengan memperkaya pilihan ke wisatawan, dengan adanya paket-paket wisata halal, justru akan menguntungkan Bali," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang pariwisata, Taufan Ramhadi.
Saksikan juga video 'Restoran Nonhalal Boleh Eksis di Wisata Halal Pemprov DKI':
Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)
"Sebenarnya saya tidak mengerti kenapa mesti ada istilah 'wisata halal'. Tampaknya Sandi konsisten dengan politik simbol, mempolitisasi agama dengan menambahkan kata 'halal'," ungkap Wakil Ketua Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan TKN Jokowi-Ma'ruf, Isyana Bagoes Oka, kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).
Ketua DPP PSI asal Bali ini juga mengaku heran mengapa soal halal menjadi isu khusus di Pulau Dewata. Isyana mengatakan wisatawan tak kesulitan mencari makanan halal dan tempat ibadah untuk umat Islam di Bali.
Seperti diketahui, isu soal wisata halal di Bali muncul ketika Sandiaga berkampanye di Bali. Menurutnya, ceruk pasar wisata halal sangat menggiurkan.
Usul Sandi ditolak mentah-mentah oleh Pemprov Bali. Wacana wisata halal disebut tak sesuai dengan branding Bali sebagai destinasi pariwisata budaya.
"Saya kira untuk Bali sudah ada branding-nya sesuai kearifan lokal Bali. Karakter Bali yaitu pariwisata berbasis budaya. Saya kira nggak perlu lagi kita mengembangkan branding yang lain justru itu akan mempersempit dan mengecilkan branding sejenis yang sudah ada di Bali, wisata budaya," ujar Gubernur Bali I Wayan Koster.
Pernyataan Koster mendapat kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga. Pemprov Bali dinilai salah persepsi mengenai arti dari wisata halal.
"Pemda Bali salah persepsi dalam hal wisata halal ini. Wisata halal bicara soal halal lifestyle, extended services yang diberikan kepada para wisatawan yang memang membutuhkan pelayanan halal di saat mereka berlibur ke suatu destinasi. Dengan memperkaya pilihan ke wisatawan, dengan adanya paket-paket wisata halal, justru akan menguntungkan Bali," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang pariwisata, Taufan Ramhadi.
Saksikan juga video 'Restoran Nonhalal Boleh Eksis di Wisata Halal Pemprov DKI':
Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)
