"Pemda Bali salah persepsi dalam hal wisata halal ini. Wisata halal bicara soal halal lifestyle, extended services yang diberikan kepada para wisatawan yang memang membutuhkan pelayanan halal di saat mereka berlibur ke suatu destinasi. Dengan memperkaya pilihan ke wisatawan, dengan adanya paket-paket wisata halal justru akan menguntungkan Bali," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang pariwisata, Taufan Ramhadi, kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).
Gubernur Bali I Wayan Koster tak setuju Bali mengembangkan wisata halal mengingat branding Bali adalah pariwisata budaya yang sesuai dengan kearifan lokal. Taufan mengatakan wisata halal bukan berarti membenturkan budaya antar-agama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pariwisata halal tidak membunuh wisata konvensional yang selama ini ada, bisa dilihat contohnya Malaysia, Dubai, Turki, dan negara-negara lain di dunia. Sekali lagi, ini hanya berbicara tentang layanan pilihan dan itu semua tergantung kepada wisatawan untuk memilih yang mana," sambung Taufan.
Dia menyebut Bali sebagai destinasi wisata favorit di Indonesia harus memiliki banyak alternatif sajian wisata. Wisata halal, kata Taufan, tidak berarti mematikan wisata unggulan di Bali.
"Bali dalam hal ini bisa mengambil contoh negara-negara seperti Jepang, Korea, Australia, yang mayoritas penduduknya nonmuslim tapi tetap menawarkan layanan halal kepada para wisatawan yang membutuhkan halal services di negara tersebut," sebut pegiat pariwisata asal NTB tersebut.
"Menurut penelitian saya, banyak wisatawan nonmuslim yang melihat halal sebagai makanan sehat. Cara penyajian, pengolahan dari makanan-makanan halal itu makanan sehat," tutur Taufan.
Taufan juga menyinggung soal Indonesia yang pernah mendapat penghargaan wisata halal lewat pariwisata di Lombok. Untuk itulah, menurutnya, usul Sandiaga perlu didukung.
"Kalau bicara soal wisata halal, Indonesia pernah menjuarai wisata halal dunia, diwakili Lombok. World's Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination. Itu pengakuan dunia ke Indonesia, jadi pariwisata halal bukan soal religion, tapi soal services," kata Taufan.
Seperti diketahui, Sandiaga Uno mengusulkan pengembangan wisata halal di Bali. Namun ide itu ditolak oleh Pemprov Bali.
"Saya kira untuk Bali sudah ada branding-nya sesuai kearifan lokal Bali. Karakter Bali yaitu pariwisata berbasis budaya. Saya kira nggak perlu lagi kita mengembangkan branding yang lain justru itu akan mempersempit dan mengecilkan branding sejenis yang sudah ada di Bali, wisata budaya," ujar Koster di kantornya, Selasa (26/2).
Hal senada disampaikan Kadis Pariwisata Bali Anak Agung Yuniartha. Ia menyebut wisata budaya di Bali diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012.
"Perda 2/20 tentang pariwisata budaya itu sangat kuat dan nggak mungkin berubah. Image kita orang ke Bali untuk wisata budaya, kalau budaya kita hilang pergi juga itu turis, jadi nggak ada pariwisata halal itu. Walau kami dikatakan sebagai daerah haram, tapi orang Timur Tengah harum itu, buktinya kunjungannya meningkat," ujar Yuniartha.
Saksikan juga video 'Restoran Nonhalal Boleh Eksis di Wisata Halal Pemprov DKI':
(elz/asp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini