DetikNews
Sabtu 23 Februari 2019, 21:30 WIB

Kontroversi Munajat 212 Dituding Politis

Tim detikcom - detikNews
Kontroversi Munajat 212 Dituding Politis Munajat 212 (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Kegiatan Munajat 212 menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai acara tersebut bernuansa politis. Namun MUI DKI sebagai penyelenggara kegiatan membantah tudingan tersebut.

Munajat 212 digelar pada Kamis (21/2/2019) malam. Sejumlah ulama dan tokoh politik hadir dalam acara itu, di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.



Kegiatan itu menjadi sorotan publik kala Fadli Zon berpose dua jari saat hendak memasuki panggung. Tak hanya itu, sejumlah pihak juga menyoroti terkait ucapan Zulkifli Hasan yang menyinggung soal pergantian presiden.

Alhasil, komentar pun bermunculan selepas acara usai. Tanggapan pertama datang dari Wakil Ketua TKN Jokowi, Abdul Kadir Karding, yang meminta Bawaslu mengusut pose dua jari Fadli.

"Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).



Kritik lebih pedas disampaikan oleh juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. Dia menilai Munajat 212 sarat politik dan melenceng dari tujuan awal.

"Acara doa bersama tentu sangat positif, walaupun nuansa politisnya sangat tak bisa dihindarkan karena memakai embel-embel angka (212) itu. Namun, jika doa bersama itu ternyata dipergunakan sebagai momentum untuk menyampaikan pesan-pesan politik, itu berarti sudah keluar dari nawaitunya," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/2/2019).

Tak hanya menuduh acara politis, TKN juga menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam polemik Munajat 212. TKN mempersoalkan Anies yang telah memberikan izin penggunaan lokasi kegiatan di Monas, Jakarta Pusat.

"Saya juga mengkritik Gubernur Anies Baswedan terhadap pemberian izin pelaksanaan acara tersebut (Munajat 212). Kami menganggap itu ditunggangi oleh kelompok tertentu, ya," ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).



Cawapres yang juga Ketum MUI Ma'ruf Amin pun turut menanggapi gelaran Munajat 212. Dia menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

"Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI," ujar Ma'ruf di kediamannya, Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).



Tanggapan dari kubu 01 pun dibalas oleh BPN Prabowo-Sandiaga. BPN menyebut TKN iri karena tidak diundang panitia Munajat 212.

"Ini iri saja ya, karena mungkin nggak diundang dan melihat acaranya ramai. Yang datang ribuan dan terkesan dekat dengan kubu Pak Prabowo," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).



Polemik tak berhenti sebatas di dua kutub politik Pilpres 2019. Perdebatan juga melibatkan lingkungan internal MUI.

MUI Pusat menyayangkan MUI DKI yang dinilai tidak mampu mengendalikan kegiatan Malam Munajat 212 seperti tujuan semula: berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah SWT. MUI menyebut kegiatan Munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

"Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212 yang tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara. Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung-mendukung salah satu paslon capres tertentu," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).



Zainut mengimbau MUI tidak terseret dalam kegiatan politik praktis. MUI diminta tetap memposisikan diri sebagai institusi yang netral dan independen. "Untuk hal tersebut, MUI harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada dan tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik praktis apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu," kata Zainut.

Namun semua anggapan itu dibantah mentah-mentah oleh Ketum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar. Munahar menegaskan MUI DKI tidak ikut berpolitik dan menggiring masyarakat memilih calon tertentu di Pilpres 2019.

"Jadi pada intinya nggak ada yang namanya MUI menyatakan bahwa harus ke B, harus ke C, nggak ada. Ini kan persepsi orang-orang yang memang, ya atau kurang suka, atau... Ya kita nggak tahulah, namanya tahun politik, semuanya kan bisa digoreng, bisa digoreng," jelasnya.

Munahar juga meluruskan terkait kehadiran tokoh-tokoh politik yang notabenenya merupakan pendukung capres-cawapres nomor urut 02. Dia mengklaim pihak panitia tidak mengundang mereka secara khusus.

"Dan MUI tidak mengundang para tokoh, cuma memang undangan secara WhatsApp. Secara umum memang kita mengundang untuk kaum muslimin, dari masjid, musala untuk bisa datang, itu aja. Kita nggak pernah mengundang secara resmi. Apalagi undang langsung, nggak, nggak ada undangan kaya gitu," papar Munahar.



Terkait hal itu, Bawaslu masih menyelidiki ada-tidaknya dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212. Bawaslu DKI mengatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti.

"Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa," ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin.



Burhan kemudian menjelaskan soal beberapa bukti yang dikumpulkan Bawaslu DKI terkait acara Munajat 212. Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.

"Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin," kata Burhan.

Lantas benarkah Munajat 212 bernuansa politis?
(knv/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed