.webp)
Tak dipungkiri, malam munajat 212 itu didatangi para tokoh politik yang erat kaitannya dengan Prabowo. Juru bicara BPN Sodik Mudjahid pun mengamininya tapi menegaskan bila hal itu tidak melanggar aturan apapun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak ketinggalan, dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, tampak hadir di antara para tokoh yang datang pada Kamis malam, 21 Februari 2019 itu. Keduanya bahkan semobil Toyota Crown ketika memasuki area Monas dari pintu di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Kehadiran Fadli dan Fahri tidak diam-diam. Para peserta munajat yang mengetahui langsung memanggil nama mereka, terutama Fadli.
"Pak Fadli.... Pak Fadli!" teriak sejumlah ibu menyapa.
Dari sisi kiri mobil Fadli menurunkan jendela mobilnya. Dia juga sempat menunjukkan salam dua jari. Mobil yang mengantar keduanya kemudian melaju.
Di pagi harinya yaitu Jumat, 22 Februari 2019, juru bicara TKN Abdul Kadir Karding meminta gestur Fadli diselisik. "Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan," ucap Karding.
Namun kolega Fadli yang turut hadir dalam acara itu, Fahri, tidak sependapat bila apa yang dilakukan Fadli dinilai sebagai pelanggaran terkait Pemilu. "Setahu saya, yang nggak boleh itu ajakan lalu menyebut nama calon," ucap Fahri.
"Kalau menyebut nomor apa, nggak (melanggar aturan). Permainan simbolik ya. Semalam itu, misalnya, Pak Kiai bilang, 'Tes... tes... 01 atau 02,' dua orang teriak kan," imbuhnya.
Selama tidak ada ajakan untuk memilih salah satu kandidat, menurut Fahri, tidak ada masalah menunjukkan simbol-simbol. Dia menyebut apa yang terjadi di Munajat 212 tidak dapat dikategorikan pelanggaran dalam pemilu.
"Itu kan permainan gimik. Sebenarnya dalam skala itu dibilang permainan yang halus," ucap Fahri.
"Yang bermasalah itu misalnya ada ajakan seperti marilah kita coblos pasangan nomor 01, Bapak Jokowi-Ma'ruf, atau marilah kita coblos Prabowo-Sandi. Itu adalah kalau di forum nonkampanye itu nggak bagus," imbuhnya.
Fahri menilai permainan simbol saat tahun politik seperti ini tidak bisa dihindari. Dia menyebut aturan yang harus ditegakkan adalah kampanye-kampanye yang vulgar.
"Yang perlu diatur adalah yang tidak simbolik, yang kasar yang vulgar, karena konotasi kampanye itu ya harus vulgar, kalau samar ya bukan kampanye namanya," ujarnya.
Terlepas dari pembelaan Fahri, Fadli sejauh ini belum memberikan respons terkait tudingan-tudingan dari kubu Jokowi. Fadli sendiri diketahui aktif di kubu Prabowo sebagai anggota Dewan Pengarah BPN.
Acara munajat itu diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk 'Senandung Selawat dan Zikir' ini digelar pada tanggal '212' untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.
Saksikan juga video 'Munajat 212 Bernuansa Politik?':
Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini
