PDIP Sebut Sekolah Amien Rais Mahal, PAN Kritik Pemerintah

Jakarta - PDIP menyeret Amien Rais ke dalam isu lahan. PAN menyatakan lahan-lahan yang dimiliki Amien Rais dijadikan sekolah untuk rakyat. PDIP merespons pernyataan itu dengan menyebut sekolah milik Amien Rais mahal. PAN merespons balik dengan mengkritik pemerintah.

"Harusnya, Pak Nuryadi (politikus PDIP, red) tanyakan itu ke petahana. Kenapa sekolah berkualitas internasional harganya mahal di Indonesia? Solusinya dicarikan dong, percuma Bapak berkuasa dan partainya mayoritas di parlemen. Kan tidak lucu, menyalahkan pengelola sekolah. Mereka pasti sudah punya hitungan sendiri beban operasionalnya, bisa tutup sekolahnya kalau bebannya lebih besar. Kecuali, ada yang ingin sekolahnya Pak Amien tutup," kata Wasekjen PAN Faldo Maldini kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).

Faldo mengaku terganggu oleh cara politik yang membebankan kasus-kasus tertentu kepada orang per orang. Harusnya, kata Faldo, isu politik bicara urusan publik saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang sudah dilakukan pemerintah pada sekolah swasta mahal? Kenapa masih mahal? Kan ini yang harus dijawab. Jangan mentang-mentang, yang punya sekolah lawan politik, jadi tidak dipikirkan solusinya. Saya tidak habis pikir politik pecah belah ini terus dimainkan oleh kelompok penguasa. Tabiat seperti ini harusnya dihilangkan dari percakapan politik kita," ujarnya.

Sekolah internasional yang berbiaya mahal itu, Faldo melanjutkan, terus bertambah. Dia menyebut sekolah-sekolah itu izinnya diberikan terus. Bahkan, dia menambahkan, Indonesia berada di atas Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia dalam hal terbanyak di Asia Tenggara untuk urusan sekolah internasional berbiaya mahal.

"Kenaikan pendaftarannya juga signifikan, dari 50 ribuan siswa di 2013, sekarang udah 60 ribuan. Kalau ikut cara berpikir Pak Nuryadi, berarti kebijakan hari ini membuka keran bagi orang-orang berduit untuk dapat akses pendidikan berkualitas. Jadi, silakan kritik petahana, minta cabut izin penggunaan lahan bagi lebih dari 198 sekolah bertaraf internasional yang beroperasi di Indonesia saat ini. Biar fair, jangan Pak Amien saja yang ditunjuk-tunjuk,' ujarnya.

"PAN punya orientasi memperbaiki kualitas dan akses sekolah-sekolah swasta di Indonesia. Guru-guru honorer bisa mengajar di swasta dengan bayaran yang sangat layak. Kami mau dorong kebijakannya. Kami tidak mau isu penguasaan lahan ini menjadi alasan oknum penguasa untuk merendahkan orang-orang yang sudah menjalankan ikhtiar di dunia pendidikan. Bahaya ini cara pandang seperti ini. Harusnya, kasih solusi," imbuh Faldo.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Fraksi PDI Perjuangan, Nuryadi, menyoroti mahalnya biaya sekolah di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Budi Mulia Dua. Dia menepis klaim Faldo Maldini yang menyatakan sekolah Amien Rais untuk rakyat.

"Sekolah Budi Mulia yang dikelola yayasan terkait keluarga Amien Rais dikenal sebagai salah satu yang termahal dan tak bisa diakses semua kelompok masyarakat. Itu sekolah kaum berduit," jelas Nuryadi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).

"Klaim sepihak bahwa tanah Pak Amien Rais yang luas dipakai untuk sekolah rakyat sama sekali tidak benar," lanjutnya. (elz/fjp)