.webp)
"Ini yang saya maksud, kan ada tuh diskresi. Akhirnya, Bang Inas membantah pernyataannya sendiri. Tadinya, beliau bilang tidak boleh menurut aturan. Sekarang bilangnya ada diskresi. Harusnya, itu yang dijelaskan," kata Faldo saat dimintai tanggapan, Rabu (6/2/2019).
Faldo mengapresiasi Lieus, yang mempersoalkan penjengukan Ahmad Dhani. Dia mengimbau jangan karena beda pilihan politik, seseorang langsung dihakimi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya apresiasi Pak Lieus karena gunakan argumen UU, bukan asal nyablak. Perkara interpertasinya benar atau tidak, harusnya itu yang kita diskusikan. Jangan karena beda kubu, orang langsung dihakimi," jelasnya.
Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu juga menanggapi pernyataan Inas yang khawatir, jika Prabowo Subianto jadi presiden, orang-orang yang menjadi timsesnya akan mendapatkan keistimewaan. Dia menyebut Inas tidak mendidik.
"VIP itu seperti apa statusnya? Bagaimana penetapannya? Itu yang harus Bang Inas jelaskan pada publik. Saya lihat Bang Inas terlalu nafsu nyembur orang dibandingkan memberikan sebuah pesan yang menjelaskan, mencerahkan, dan mendidik," ujar Faldo.
"Saya duga Bang Inas sudah dapat perintah untuk membombardir dari koalisinya, dari kemarin petahana kan tegangan tinggi terus, sampai dibantah sama Dubes Rusia tembakannya yang nyasar," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Inas meminta Faldo tak asal bicara soal dasar pemberian izin penjengukan Ahmad Dhani. Politikus Hanura itu menuturkan kepala lapas tak bisa sembarangan memberikan izin menjenguk.
"Karena waktu berkunjung kepada narapidana tidak diatur, maka di dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kalapas sebagai pejabat pemerintahan punya diskresi untuk mengatur waktu berkunjung ke lapas. Tapi diskresi ini nggak boleh digunakan 'semau gue' seperti keinginan anak buahnya Prabowo yang memaksa kalapas memberikan izin khusus bagi Lieus," sebutnya.
"Itu kan berarti bahwa anak buah Prabowo Subianto sudah nggak mampu menahan syahwat berkuasanya yang sudah membludak dan ingin segera menikmati dan memanfaatkan kekuasaan, di mana semua pegawai pemerintahan dipaksa menuruti kehendak dan kebutuhan mereka," ucap Inas. (zak/knv)
